Kementerian PUPR jamin kesiapan infrastruktur jelang acara Pertemuan IMF - World Bank 2018

Jakarta (Antara) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin kesiapan infrastruktur Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia yang akan diselenggarakan tanggal 8 -14 Oktober 2018 di Nusa Dua,  Bali. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memaparkan Kementerian PUPR tengah menyiapkan sejumlah proyek guna menyukseskan event Pertemuan Tahunan IMF-World Bank, salah satunya proyek underpass di Dimpang Tugu Ngurah Rai.

"Persiapan Annual Meeting IMF - World Bank di Bali sejauh ini cukup pesat. Kita tahu di Simpang Tugu Ngurah Rai bikin macet dari arah bandara, jadi kita bikin underpass. Sekarang sudah lelang mudah- mudahan Juli sudah ada pemenangnya," ujar Menteri Basuki di sela-sela Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Rabu (14/6).

Selain itu, lanjut Basuki, terdapat pelebaran beberapa jalan di Jambaran - Uluwatu dan Klungkung Singaraja menjadi tujuh meter sehingga sesuai standar nasional. Kedua jalan ini diproyeksikan rampung pada 2018.

"Anggaran sudah ada semua. Underpass 210 miliar, pelebaran Jimbalan - Uluwatu 52 miliar, pelebaran Klungkung - Peneloan - Ulundanu 140 miliar,  rehabilitasi besar batas batang Singaraja Mengwitani 90 miliar," tutur Menteri Basuki.

Program Strategis Nasional di Bali

Sementara itu, Kementerian PUPR menganggarkan biaya sebesar Rp. 761,88 miliar untuk menggarap Program Strategis Nasional (PSN) yang dialokasikan di empat Direktorat Jenderal, yaitu Sumber Daya Air (Rp. 224,2 miliar), Bina Marga (Rp. 312,6 miliar), dan Cipta Karya (Rp. 175 miliar), dan Perumahan (Rp. 30 miliar).

Dirjen Sumber Daya Air akan menggarap sejumlah proyek waduk yaitu waduk Titab, Sidan, dan Telaga Wijaya. Dirjen Bina Marga siap memantapkan kondisi jalan dengan menggarap proyek presevasi jalan (long segment) dengan total panjang mencapai 594,4 km.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya bertugas untuk menghadirkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 67 desa. Dirjen Perumahan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.30 miliar untuk membantu pembangunan 2000 unit rumah swadaya di kabupaten/kota.