Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta instansi-instansi pemerintah menangani arus mudik Lebaran tahun ini secara terintegrasi.

"Berkaitan dengan penanganan arus mudik, saya ingin agar penanganan arus mudik betul-betul terintegrasi antara Polri, TNI. Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN," kata Presiden Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla itu, Presiden meminta instansi mengesampingkan sikap egosektoral dalam menangani masalah tahunan itu.

Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna sebelum memasuki musim libur panjang perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah.

"Sebelum libur yang lumayan panjang, saya ingin bertemu barang 5-10 menit pada sore hari ini," katanya.

Selain bicara soal masalah penanganan arus mudik, Presiden juga menyoroti harga komoditas bahan pokok yang realtif stabil menjelang lebaran.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalau kita lihat harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran pada tahun ini pada posisi yang sangat baik, stabil," katanya.

"Pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi," kata Jokowi.

(Baca: Harga daging sapi masih stabil di Jakarta jelang Lebaran 2017)

Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perdagangan, Kepala Polri, dan Menteri Pertanian yang telah bekerja keras menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok.

Presiden juga menyinggung soal harga BBM yang tidak akan naik pada Juli 2017 setelah dilakukan perhitungan untuk memastikannya.

"Dari hitung-hitungan terakhir, kita juga sudah memastikan bawa pada bulan Juli tidak ada kenaikan harga BBM karena sebetulnya kalkulasi kita kemarin kelihaannya BBM akan naik tetapi setelah kita kalkulasi kembali, harga BBM bisa tidak kita naikkan termasuk di dalamnya BBM dan gas," kata Presiden.


Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti keterlambatan dalam penyaluran beras bersubsidi yang berdampak pada indikator ekonomi yang disurvei Badan Pusat Statistik.

"Terkait dengan terlambatnya pembagian rastra, saya ingin agar segera ditindaklanjuti, saya kira rapat terakhir sudah kita putuskan agar ditindaklanjuti di lapangan.," katanya.

"Mestinya kalau ada kejadian yang sangat penting saya diberitahu sehingga dampak yang ada dari keterlambatan ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat." kata Jokowi. 

Pewarta: Agus Salim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017