Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, serta mengabaikan upaya-upaya Indonesia dalam perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
"Saya percaya bahwa Pemerintah Norwegia akan mendukung hubungan perdagangan yang terbuka dan fair," kata Jokowi di sela KTT G20 di Hamburg, Sabtu waktu setempat.
Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Norwegia sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi.
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya, Minggu, menyebutkan kesepakatan ini menjadi poin penting hasil pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg.
"Nilai perdagangan 2016 mengalami peningkatan 40,5 persen dibanding tahun 2015. Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772 persen, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia. Perkembangan positif ini perlu terus kita pertahankan atau bahkan ditingkatkan," kata Presiden Jokowi kepada PM Erna yang pernah mengunjungi Indonesia pada 2015.
Kepada Erna, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah berada pada posisi investment grade dari tiga lembaga pemeringkat global.
"Saya juga mengharapkan dukungan Yang Mulia agar negosiasi Indonesia-EFTA CEPA (European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) dapat diselesaikan tahun ini," sambung Presiden Jokowi.
Jokowi juga membahas sektor kelautan dan perikanan di mana dia mengapresiasi peningkatan intensitas kerja sama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan pencurian ikan atau Illegal, Unreportedand Unregulated (IUU) Fishing.
"Saya ingin mendorong formalisasi kerja sama di bidang ini, mencakup pemberantasan IUU Fishing, tata kelola perikanan, budidaya berkelanjutan dan perlindungan laut," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
