Rabu, 20 September 2017

Hari ini Aliansi Nelayan Indonesia demo di depan Istana

| 6.801 Views
Hari ini Aliansi Nelayan Indonesia demo di depan Istana
Nelayan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Massa yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia itu menuntut pemerintah melegalkan alat tangkap ikan cantrang dan payang di tingkat nasional dengan tidak membatasi ukuran gross ton kapal. (ANTARA /Aprillio Akbar)
Prosedur perizinan operasional kapal nelayan berbelit-belit. Jutaan nelayan dan buruh pengolah ikan sekarang kehilangan penghasilan
Jakarta (ANTARA News) - Aliansi Nelayan Indonesia menurut rencana hari ini akan menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, sebagai bentuk keprihatinan atas pelarangan alat tangkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan ada 10 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

Tuntutan itu di antaranya melegalkan cantrang, payang dan lainnya sebagai alat tangkap nelayan secara permanen tanpa ada perbedaan cara pandang terhadap nelayan.

Tuntutan lainnya adalah mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri Susi Pudjiastuti karena dinilai berdampak pada hancurnya perikanan Indonesia, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2016.

Mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi agar segera menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal nelayan agar bisa menjamin pasokan bahan baku ikan ke Industri atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) di seluruh Indonesia yang saat ini mati karena ketiadaan bahan baku ikan akibat pelarangan alat tangkap cantrang, payang dan lainnya.

"Prosedur perizinan operasional kapal nelayan berbelit-belit. Jutaan nelayan dan buruh pengolah ikan sekarang kehilangan penghasilan," kata Rusdianto.

Selanjutnya, aliansi mendesak pembebasan nelayan Indonesia yang dikriminalisasi oleh peraturan Menteri KKP.

Aliansi juga mendukung penuh keinginan Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan perikanan budidaya (aquaculture) sehingga bisa membuka puluhan juta lapangan kerja di desa-desa pesisir di seluruh Indonesia dan menghasilkan devisa negara.

Rusdianto mengatakan nelayan mendesak adanya jaminan keamanan dan kelancaran usaha perikanan.

"UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa rakyat yang di dalamnya ada nelayan harus diberi ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi. Tetapi, sampai saat ini nelayan belum terlihat sejahtera," tutupnya.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga