"Kita selalu berpikir bahwa laut dan isinya merupakan objek. Ini justru menimbulkan kecenderungan tindakan eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan jangka pendek manusia," kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa.
Susi memaparkan, dengan adanya pengakuan hak samudera maka mengandung konsekuensi terkait diberlakukannya hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.
Ia berpendapat bahwa memberlakukan laut setara dengan manusia sebagai subjek hukum melahirkan pemikiran untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap manusia atau korporasi yang melanggar hak laut.
Ia mengatakan berbagai upaya yang telah dilakukan KKP sudah membuahkan hasil, seperti nilai tukar nelayan (NTN) yang secara stabil meningkat sejak tahun 2014 (104,63) sampai tahun 2016 (108,24).
Selain itu, mulai 2014, neraca perdagangan komoditas ikan Indonesia untuk pertama kalinya sejak tahun 2009 berada di atas Thailand.
"Pada 2014 nilai komoditas ikan Indonesia kurang lebih 4 miliar dolar AS, sedangkan Thailand tercatat kurang dari 4 miliar dolar AS," ucapnya.
Menurut dia, angka-angka tersebut memperlihatkan manfaat pemberantasan pencurian ikan terhadap kondisi perekonomian suatu negara.
Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air.
"Terhubungnya hulu hilir sektor perikanan memberikan kepastian usaha bagi nelayan, termasuk urusan permodalan," kata Abdul Halim.
Menurut dia, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran hulu hilir sektor perikanan dalam artian mulai dari ikan ditangkap, bisa didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga adanya fasilitas "cold storage" (penyimpanan dingin) untuk pengolahan dan pemasaran.
Sedangkan di tingkat ekonomi, KKP dinilai mesti dapat menghubungkan pengelolaan sumber daya ikan dari hulu ke hilir sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan.
Sebelumnya, Kadin juga telah menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor perikanan.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
