"Aturan-aturan yang diberlakukan KKP oleh berbagai kalangan dinilai sudah sepenuhnya benar dan sesuai dengan semangat Nawacita dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa," kata Menteri Susi dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, sejumlah indikasi juga menunjukkan bahwa kebijakan KKP sudah berjalan dengan baik bahkan juga menjadikan sektor perikanan di Tanah Air kembali hidup dan lebih menjanjikan.
Menteri Susi mencontohkan, hampir dua dekade ribuan kapal asing bebas melanglang di tiap sudut perairan Indonesia karena memang ada peraturan pemerintah kala itu yang membebaskan mereka keluar masuk.
Namun, pada saat ini,pihaknya mengambil keputusan tegas untuk menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan yang juga berdampak antara lain kepada naiknya stok ikan di kawasan perairan Indonesia.
Naiknya stok ikan nasional itu terbukti dari perhitungan 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016.
Peningkatan tersebut, lanjutnya, terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang.
Sebagaimana diwartakan, hasil pengkajian atau assessment stok ikan di kawasan perairan nasional yang meningkat karena dampak kebijakan pemberantasan pencurian ikan adalah perhitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami membantah bila ada tudingan bahwa ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbohong atau mengarang-ngarang hasil assessment stok ikan," kata Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar dalam jumpa pers di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, KKP, Jakarta, Senin (19/6).
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
