"DPR dan Kejagung merupakan mitra sehari-hari khususnya Ketua Komisi III yang sekaligus Ketua hak angket," katanya di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan kedatangan pansus tersebut bukan pemeriksaan terkait hak angket. "Jadi tidak ada yang disumpah," katanya.
Dikatakan, DPR sebagai pengawas sedang menggunakan suatu hak yang ada dalam konstitusi yaitu hak angket.
Nantinya kalau diperlukan pemeriksaan yang teknis, pansus akan berkoordinasi dengan kejaksaan. "Kita tahu kejagung merupakan bagian terselenggaranya KPK karena di dalamnya banyak jaksa yang sudah berganti tugas," katanya.
Sehingga nantinya, kasus-kasus yang diperiksa memerlukan juga kerjasama dari Kejaksaan Agung secara kelembagaan.
Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan kunjungan Panitia Khusus Hak Angket KPK membahas hubungan antar penegak hukum termasuk mekanisme kerjanya.
"Tentunya dalam proses itu (hak angket) ada hal yang didiskusikan," katanya seusai menerima kunjungan Pansus Hak Angket KPK serta Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis.
Dikatakan, kehadiran pansus KPK itu sangat positif yang semata-mata untuk perbaikan, kalau perlu ditingkatkan dan dipatahankan sedangkan kalau ada yang keliru diperbaiki. "Semua pihak harus menerima dengan lapang dada," katanya.
Sekali lagi, pansus itu tidak untuk mengkerdilkan, melemahkan apalagi membubarkan.
Tadi setelah berdiskusi dengan pimpinan pansus dan DPR, ternyata tidak ada satupun indikasi untuk mendiskreditkan KPK, mengecilkan, menggembosi atau melemahkan. Tidak ada sama sekali, tandasnya.
Ia menyatakan keberadaan lembaga KPK itu memang masih diperlukan keberadaannya mengingat tindak pidana korupsi di negara ini begitu masifnya.
"Saya rasa pansus dengan pihak kita sepakat bahwa bagaimanapun kejahatan korupsi harus disikapi dengan baik dan benar. Fungsi pencegahan harus ditingkatkan karena dengan pencegahan kita tidak mengharapkan korupsi berkembang dengan masif. Kita cegah sejak awal," katanya.
(T.R021/T007)
Pewarta: Riza Fahriza
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
