Luhut dalam sambutan kunci Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2017 di Jakarta, Senin, mengatakan berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), di antara 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia itu, rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tertinggi dicapai oleh Jepang hingga 238 persen.
"Kita punya utang masih tergolong sangat kecil dibandingkan negara lain. Masih di bawah 30 persen, tepatnya 27,9 persen dari PDB kita," katanya.
Indonesia, lanjut Luhut, bahkan sebenarnya bisa saja berutang terus hingga 60 persen dari PDB sesuai dengan undang-undang yang ada, namun tidak dilakukan.
Ia menuturkan rasio utang Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih berada di level aman. Negara lain seperti Malaysia saja rasio utang terhadap PDB mencapai 56,3 persen. Bahkan rasio utang Amerika Serikat terhadap PDB-nya mencapai 105,6 persen.
Luhut menegaskan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat pinjaman itu bernilai positif dengan memutarnya menjadi modal produktif.
Mantan Menko Polhukam itu mengklaim semua pinjaman yang ada memiliki prospek baik dan bernilai. Ia juga menyebut utang sebagai salah satu hal wajar dalam pembangunan karena anggaran negara tidak bisa seluruhnya membiayai.
"Pertanyaannya, utang itu perlu tidak? Saya tanya, kalau anda pedagang, apa bisa semuanya ekuitas? Kan tidak bisa. Harus ada pinjaman. Yang jadi masalah, bagaimana supaya pinjaman itu produktif," katanya.
Hingga Mei 2017, utang pemerintah mencapai Rp3.672,33 triliun terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sejumlah Rp2.943,73 triliun (80,2 persen) dan pinjaman Rp728,60 triliun (19,8 persen).
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
