Kairo (ANTARA News) - Mesir akan mengakhiri kebijakan kunjungan bebas visa bagi warga negara Qatar dengan beberapa pengecualian, kata Kementerian Luar Negeri pada Senin.

Tindakan tersebut adalah langkah terkini terhadap Doha, dengan Kairo dan tiga pemerintah Arab Teluk melakukan boikot terhadapnya, lapor Reuters.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menjatuhkan sanksi terhadap Qatar pada 5 Juni. Mereka memutuskan hubungan diplomatik dan pengangkutan dengan kerajaan kecil di Teluk itu setelah menuduhnya mendanai pemberontak dan bersekutu dengan musuh di wilayah mereka, Iran. Doha membantah semua tudingan itu.

"Tidak masuk akal terus memberi pengecualian terhadap Qatar dan memberinya hak istimewa mengingat kedudukannya saat ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zeid. Warga Qatar harus mengajukan visa agar dapat masuk ke Mesir.

Warga negara Qatar yang memiliki ibu seorang warga Mesir, mereka yang menikah dengan orang Mesir, dan warga Qatar yang belajar di Mesir akan dibebaskan dari keharusan mengajukan visa, tambahnya.

Sumber di Bandara Internasional Kairo mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan tersebut akan diterapkan mulai Kamis, 20 Juli. Kementerian Luar Negeri Qatar kemudian membenarkan pemberlakuan hal tersebut melalui akun Twitter resminya.

Dari 2.5 juta penduduk Qatar, sekitar 1,6 juta-nya merupakan tenaga kerja asing. Ratusan ribu di antara pekerja asing tersebut merupakan warga negara Mesir, menjadikan mereka salah satu kumpulan asing terbesar di negara teluk itu. Sejauh ini tidak ada tindakan yang diberikan oleh Qatar terhadap mereka.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan kepada mitranya dari Kuwait pada Senin, bahwa Mesir tetap teguh mempertahankan daftar permintaan yang diajukan kepada Qatar, dan akan terus melanjutkan sanksi terhadap Doha.

Kuwait memimpin upaya penengahan Qatar dengan empat negara Arab pemboikotnya. Diplomat utamanya, Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah bertemu dengan Shoukry dan Presiden Abdel Fattah al Sisi di Kairo pada Senin.

"Menlu menegaskan kepada mitranya dari Kuwait atas komitmen Mesir terhadap daftar tuntutan yang diajukan kepada Qatar dan kelanjutan sanksi yang diterapkan terhadapnya," kata Abu Zeid dalam pernyataan.

Desakan itu datang mengingat Qatar terus mengulur-ulur waktu dan menunda-nunda, serta kurangnya perhatian mereka terhadap tuntutan dari keempat negara," katanya.

Shoukry mengatakan kepada Sabah bahwa satu-satunya cara penyelesaian krisis adalah jika Qatar memenuhi semua tuntutan, yang meliputi pembatasan dukungan untuk Ikhwanul Muslimin, menutup saluran televisi satelit pan-Arab al Jazeera, menutup sebuah pangkalan militer Turki dan menurunkan hubungannya dengan Iran.

Sisi kepada Sabah mengatakan menghargai Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, yang berusaha menjaga persatuan hubungan negara Arab, namun Mesir tidak akan membiarkan siapapun mencampuri urusannya dan akan berdiri teguh melawan kebijakan mendukung terorisme, kata juru bicaranya, Alaa Youssef, dalam pernyataan.

(Uu.Aulia/KR-AMQ/B002)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017