Persetujuan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat kerja Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Realokasi anggaran tersebut telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 yang memerintahkan setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan pemotongan anggaran sehubungan dengan RAPBN-P 2017.
"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian siap melaksanakan pemotongan anggaran sebesar Rp43 miliar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Pagu DIPA Kemenko Perekonomian 2017 sebelum APBN-P tercatat sebesar Rp506 miliar, yang merupakan jumlah dari pagu APBN 2017 senilai Rp350,4 miliar, perubahan pagu hibah Rp2,7 miliar, dan realokasi dari bagian anggaran BUN Rp153,5 miliar.
Terjadi pemotongan anggaran 2017 sebesar Rp43 miliar dari jumlah pagu DIPA 2017 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2017 sehingga pagu anggaran APBN-P 2017 menjadi Rp463 miliar.
Darmin menyatakan terdapat dua program Kemenko Perekonomian yang akan dipotong anggarannya, yaitu program koordinasi kebijakan perekonomian sebesar Rp33 miliar dan program dukungan manejemen dan teknis lainnya sebesar Rp10 miliar.
Ia juga menjelaskan anggaran pagu DIPA Kemenko Perekonomian tahun 2017 sebesar Rp 506,77 milar digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin di kantor Menko.
Namun, bagian yang besar juga ditujukan untuk melaksanakan program-program prioritas Kemenko Perekonomian pada 2017, antara lain pelaksanaan e-commerce, pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, penyusunan dan pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi, upaya perbaikan Ease of Doing Business, dan pelaksanaan One Map Policy.
"Untuk itu, kami melakukan efisiensi yang lebih ketat dan juga sedikit menyesuaikan keluaran kegiatan yang bukan prioritas, sehingga upaya pencapaian sasaran kegiatan prioritas tidak terganggu," kata Darmin.
Pewarta: Calvin Basuki
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
