Jakarta (Antara) - Pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) berkembang pesat di tahun 2017. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun berhasil merampungkan beberapa proyek infrastruktur sumber daya air seperti pembangunan saluran irigasi air, jaringan bendungan, pembangunan embung dan sarana prasarana lainnya.

Direktorat Jenderal SDA tanpa hentinya melakukan pembangunan sistem infrastruktur air yang memadai secara nasional. Baik itu untuk kepentingan irigasi, bendungan, pengenali banjir sampai pengamanan pantai.

Berbagai capaian yang sudah diraih oleh Direktorat Jenderal SDA itu rupanya membuat Royal Irrigation Department (RID) Thailand kepincut. Sebanyak empat orang delegasi yang terdiri dari Mr. Kittiporn Chaweesuk, Mr. Noppadon Phaka, Mr. Wananat Leenin dan Mr. Peerapong Rattanaburi datang jauh-jauh dari Thailand ke Indonesia untuk belajar bagaimana pembangunan dan pengelolaan air yang baik di Indonesia.

Royal Irrigation Department (RID) adalah lembaga resmi pemerintah Thailand di bidang sumber daya air. Adapun tugas utama lembaga ini adalah melakukan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengaturan distribusi alokasi air untuk kebutuhan pertanian, energi rumah tangga dan energi.

Kedaatangan para delegasi RID tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan air di Indonesia. Selain itu tentunya untuk lebih mempererat hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand.

Keempat delegasi itu diterima langsung oleh Direktur Jenderal SDA Imam Santoso dan beberapa pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I serta Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Rabu (19/7) di Jakarta.

“Direktorat Jenderal SDA mempunyai program pembangunan infrastruktur sumber daya air 2015-2019 yang terdiri dari pembangunan 65 bendungan, pembangunan jaringan irigasi 1 juta ha, rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha, pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku 67,52 m3/det, pembangunan embung/bangunan penampung air lainnya 1088 buah, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir 3080 km dan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai 530 km. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA berusaha dengan keras untuk mencapai target sampai dengan tahun 2019,”jelas Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso dalam sambutan singkatnya tersebut.

Menurut Imam, pemmbangunan benndungan tidak hanya untuk mengendalikan banjir saja melainkan memiliki banyak fungsi seperti mengairi sawah, sebagai penyedia air baku, pembangkit tenaga listrik dan pariwisata. Khusus untuk pembangunan irigasi, ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

”Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 3.142.532 ha, kewenangan pemerintah daerah seluas 1.634.467 ha dan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota 4.359.028 ha. Dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di daerah saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memenuhi dan melaksanakan program pemerintah yaitu ketahanan pangan,” ujuarnya.

Keempat delegasi juga melakukan kunjungan lapangan ke Sudetan Kali Ciliwung dan Bendung Pasar Baru Irigasi Cisadane yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) berawal di Kali Ciliwung Kelurahan Bidara Cina dan berakhir di Kali Cipinang atau Kanal Banjir Timur Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung sebesar 60 m3/det. Dan Bendung Pasar Baru yang terletak di Kota Tangerang, Banten, saat ini berfungsi untuk memenuhi beberapa kebutuhan air yaitu kebutuhan air irigasi (22.441 ha), kebutuhan air untuk PDAM (4.512 m3/det) dan kebutuhan air untuk industri (7.407 m3/det).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2017