Menko PMK pastikan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2017

Jakarta (Antara) - Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri (RTM) terkait penanganan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen, Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) yang terjadi pada 7 Desember 2016 lalu. 

Hadir pada rakor kali ini Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampanggile, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Nova Iriansyah, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, serta sejumlah pejabat instansi terkait.

Dalam pengantar rakor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menyampaikan bahwa tujuan diselenggaraknnya rakor tingkat menteri untuk mengetahui sejauh mana progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Pide, Pidie Jaya dan Bireuen. 

“Rakor ini juga akan memfokuskan pembahasan rencana tindak lanjut Inpres No.5 Tahun 2017 tentang tentang Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Aceh tahun 2016  yang baru terbit pada tanggal 10 Juli 2017 agar berjalan sesuai harapan,” tambah Menko Puan.

Berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2017 ada 4 Kemenko, 14 Kementerian Teknis, 7 lembaga non kementerian dan 4 kepala daerah yang terlibat didalamnya dan peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah menkoordinasikan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sebagaimana diketahui, gempa bumi yang menimpa NAD pada 7 Desember 2016 lalu mengakibatkan 103 korban meninggal, 134 luka berat, 532 luka ringan, dan 85.133 pengungsi.  Adapun kebutuhan dana untuk penanganan bencana gempa bumi sesuai hasil  Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) yang ada dalam Renaksi sebesar Rp 3,45 triliun, terdiri atas Sektor Permukiman (Rp 338 miliar), Infrastruktur (Rp 1,224 triliun), Sosial (Rp 646 miliar), Ekonomi (Rp 938 miliar) dan Lintas Sektor (Rp 308 miliar).