"Pemerintah tidak akan menetapkan angka, angka itu, misalkan, berapa rupiah per megabytenya, tetapi yang pasti kita akan buatkan rujukan, rujukan itu semacam formula," katanya di Kompleks Gedung DPR RI Jakarta, Senin.
Pihaknya akan mengundang berbagai pihak baik operator, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), badan perwakilan masyarakat sebagai konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Nasional Perlindungan Konsumen, dalam menyusun formula tersebut.
"Nanti kita perhatikan komponennya seperti apa, yield yang pantas-pantas seperti apa, tapi formula sifatnya. Formula itu, ya, rumusan, nanti silakan bermain, selebihnya nanti bagaimana menjaga kompetisi," katanya.
Menkominfo, memastikan pihaknya tidak akan menetapkan angka tarif batas bawah karena pemerintah tetap menginginkan adanya pilihan di masyarakat baik layanan maupun harga.
"Terserah masyarakat nanti, tapi juga saya minta masyarakat jangan mau murah-murahan sampai gratis, nanti murah-murahan sampai gratis siapa yang membangun siapa yang memelihara jaringan, kalau jaringannya ga bagus, yang complain pengguna juga kan?" katanya.
Selain itu, industri seluler berbeda dengan industri lainnya seperti di perhubungan yang ditetapkan tarif batas bawah karena untuk keselamatan penumpang, katanya.
"Kalau tarif bawah seperti di airline itu tidak bisa, karena ada biaya keharusan yang namanya biaya keselamatan, contoh ban pesawat itu dipakai berapa kali take off berapa kali landing, di seluler kan ga ada," katanya.
Sebelumnya, Indosat telah mengirimkan surat kepada Kementerian Kominfo dan mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi tarif batas bawah dalam layanan data karena mekanisme pasar tidak berjalan normal sehingga industri tidak sehat dan sulit untuk mengembangkan diri.
(T.M041/A013)
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
