"Percepatan terus kami lakukan terutama di desa-desa di Pulau Jawa," kata Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Henry Bastaman di sela pembukaan Konferensi "International Union of Forest Research Organization- International Indonesia Forestry Researchers" (Iufro-Inafor) 2017 di Yogyakarta, Senin.
Program Perhutanan Sosial ditargetkan mencapai 12,7 juta hektare. Program tersebut merupakan wujud dari dari reformasi agraria bidang kehutanan yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat serta mengatasi masalah kemiskinan di perdesaan.
"Untuk Program Perhutanan Sosial di desa-desa kami prioritaskan di Jawa, sedangkan untuk masyarakat adat di luar Jawa," kata Henry.
Menurut Henry, Program Perhutanan Sosial penting dilakukan mengingat 24 juta hektar lahan dan hutan di Indonesia saat ini masuk kategori kritis akibat adanya kesalahan dalam pengelolaan hutan.
"Kami tidak mau mengulang kesalahan-kesalahan masa lalu. Dulu hutan kita babat habis sehingga hancur dan rusak," kata dia.
Oleh sebab itu, dengan mengoptimalkan Program Perhutanan Sosial diharapkan mampu mengembalikan fungsi hutan meski dan di sisi lain mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di DIY terdapat dua fokus wilayah untuk penerapan perhutanan sosial atau yang sbeelumnya dikenal dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yakni di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Sutarto, mengatakan untuk Gunung Kidul, dari 13.000 hektare luas hutan lindung dan produksi, seluas 1.084 hektare atau 15 persen di antaranya dimanfaatkan untuk perhutanan sosial.
Sedang di Kulon Progo, dari 1.040 hektare luas hutan lindung dan produksi, 184 hektare atau 10 persen untuk perhutanan sosial.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
