Pyongyang (ANTARA News) - Larangan Washington agar warga Amerika Serikat tidak berkunjung ke Korea Utara tidak akan mempengaruhi industri pariwisata negara itu, dan Pyongyang tidak peduli dengan larangan tersebut, kata seorang pejabat pengembangan senior.

Langkah tersebut akan diberlakukan pekan ini, dan setelah itu, paspor AS tidak akan berlaku untuk perjalanan ke Korea Utara yang sudah dijatuhi banyak sanksi PBB karena program nuklir dan rudal mereka.

Sekitar 5.000 wisatawan dari negara Barat berkunjung ke Korea Utara setiap tahun, ungkap perusahaan wisata, dengan sekitar 20 persen di antaranya adalah warga AS. Kunjungan standar selama satu pekan menghabiskan biaya sekitar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp26,6 juta.

Namun, Han Chol-Su, yang merupakan wakil direktur Wonsan Zone Development Corporation, membantah bahwa kerugian itu akan berpengaruh.

"Jika pemerintah AS mengatakan warga AS tidak bisa datang ke negara ini, kami tidak peduli sedikit pun," katanya kepada AFP di Pyongyang.

Washington mengumumkan langkah tersebut setelah kematian Otto Warmbier, mahasiswa University of Virginia yang dihukum kerja paksa selama 15 tahun di Korea Utara karena mencoba mencuri poster propaganda.

Departemen Luar Negeri AS telah lama memperingatkan warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Korea Utara, dengan mengatakan "berisiko tinggi ditangkap dan ditahan dalam waktu jangka panjang di bawah sistem penegakan hukum Korea Utara", yang "menerapkan hukuman kasar dan terlalu keras untuk tindakan yang tidak dianggap sebagai kejahatan di Amerika Serikat ".

(Baca: AS akan larang warganya ke Korut)

Departemen itu juga mengatakan "sangat mungkin" uang yang dikeluarkan oleh wisatawan di Korea Utara dipakai untuk mendanai program senjatanya.

Sementara itu Han mengatakan langkah Washington bermotif politik. "AS telah melanjutkan sanksi terhadap kami, tetapi kami sama sekali tidak peduli," katanya, seperti dikutip dari Kantor Berita AFP.

Penerjemah: Try Reza Essra
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017