Aturan itu seperti Perpres No. 48 terkait Penyelenggaraan Asian Games yang di dalamnya ada penunjukkan langsung."
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menyusun aturan yang mempermudah pencairan gaji atlet dan pelatih demi peningkatan prestasi atlet-atlet nasional dalam Asian Games 2018.

"Kami sedang menyusun aturan tentang prestasi olahraga itu akan dibuat semacam instruksi presiden atau peraturan presiden atau aturan lain," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di selepas mengikuti kunjungan Komisi X DPR RI ke Sekretariat Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) 2018 di Jakarta, Selasa.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, lanjut Gatot, telah memerintahkan untuk penyusunan draft aturan yang mempermudah pencairan gaji atlet dan pelatih nasional yang berada di bawah pembinaan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

"Aturan itu seperti Perpres No. 48 terkait Penyelenggaraan Asian Games yang di dalamnya ada penunjukkan langsung," kata Gatot.

Gatot menjelaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018 telah menyepakati aturan yang mempermudah pencairan gaji atlet dan pelatih nasional. "Wapres tidak menutup peluang seandainya untuk prestasi olahraga itu akan dibuat semacam instruksi presiden atau peraturan presiden," ujar Gatot.

Keberadaan aturan terkait gaji atlet dan pelatih nasional itu, menurut Gatot, akan mencegah kemunculan persoalan gaji atlet dan pelatih nasional pada paruh kedua 2017 dan awal 2018.

"Penyusunan aturan seperti itu tidak sampai tahunan. Perpres No. 48 terkait Penyelenggaraan Asian Games 2018 itu selesai dalam tiga bulan," ujar Gatot tentang durasi penyusunan aturan gaji atlet dan pelatih itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan terdapat diskresi dari pemerintah terhadap penyelenggaraan Asian Games dibandingkan kesejahteraan atlet nasional.

"Kami memahami arti penting penyelenggaraan Asian Games 2018 dan ada peraturan presiden yang memberikan kemudahan anggaran penyelenggaraan. Kenapa tidak ada peraturan yang sama untuk memberikan kemudahan bagi atlet karena mereka juga berjuang untuk Merah-Putih," ujar Riefky.

Komisi X DPR RI, lanjut Riefky, berharap ada keadilan antara perhatian untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan perhatian kepada kesejahteraan atlet-atlet nasional yang akan mewakili Indonesia sebagai tuan rumah dalam pertandingan Pesta Multi-cabang Olahraga Asia ke-18 itu.

Pewarta: Imam Santoso
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017