"Pengembangan keuangan syariah itu memang perlu digenjot ya instrumen atau produknya. Tapi tadi yang kita sepakati yaitu bagaimana memperbesar kue ekonomi syariah itu sendiri, ini yang perlu digenjot," ujar Perry saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Perry menuturkan, pada 2015, besarnya volume bisnis halal di global mencapai3,84 triliun dolar AS. Pada 2021, diperkirakan akan naik dua kali lipat atau mencapai 6,38 triliun dolar AS.
"Masalahnya, Indonesia adalah yang paling tinggi untuk menggunakannya, belum jadi player-nya. Halal food kita rangking satu sebanyak 1,17 triliun dolar, tapi playernya belum ada. Halal travel and halal fashion, kita nomor lima tapi belum jadi player," ujar Bambang.
Menurut Perry, dalam mengembangkan keuangan syariah, tidak boleh terjebak dengan hanya memikirkan skema-skema pembiayaan saja, tapi juga bagaimana pemberdayaan ekonomi menjadi pilar utama untuk mengembangkan pasar keuangan syariah.
"Bagaimana produk ekonominya dikembangkan, apakah berbasis pesantren, saudagar muslim, atau sebagainya, termasuk halal tourism, halal food, halal fashion, harus dikembangkan dan menjadi gerakan massal secara nasional. Kue ekonomi kita perbesar, kalau tidak, sulit kita mengembangkan ekonomi syariah," ujar Perry.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Edy Setiadi juga mengungkapkan hal yang senada. Ia menyebut saat ini merupakan era memperbesar kue ekonomi syariah di Tanah Air dengan memperbesar sisi permintaan melalui pemberdayaan umat.
"Bukan berarti dari sisi regulator kita tidak kembangkan institusinya. Di lembaga mikro keuangan syariah, ada unsur pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas nasabahnya," kata Edy.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara pada Kamis (27/7) lalu. Komite tersebut merupakan lembaga non struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sekaligus Sekretaris KNKS mengatakan, salah satu yang menjadi prioritas KNKS ke depan adalah mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah atau "islamic micro fiinance".
"Salah satu prioritas kita dalah islamic micro finance. Banyak praktik islamic micro finance yang dapat dijadikan contoh, baik itu bank syariah maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Contoh-contoh bagus itu kita jadikan model dan replikasi sebanyak mungkin ke berbagai tempat dan institusi keuangan syariah di Indonesia," ujar Bambang.
(T.C005/B015)
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
