Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa di Surabaya, Sabtu mengatakan selama ini proses distribusi gas yang dilakukan di sejumlah daerah dilakukan dengan penunjukkan langsung, sehingga "toll fee" atau biaya angkut gas tidak terkontrol.
"Kalau penunjukkan langsung akan terjadi hubungan bisnis to bisnis, atau perjanjian hanya terjadi antarbadan usaha ke badan usaha lainnya, sehingga tidak terkontrol toll fee nya berapa," kata Fanshurullah, usai membuka "Workshop" Penentuan Wilayah Eksisting dan Pengembangan untuk Wilayah Jaringan Distribusi dan Wilayah Niaga tertentu di Surabaya, Jatim.
Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya lelang proyek, ke depan pemenang lelang akan diberikan hak wilayah selama kurang lebih 30 tahun, sehingga tidak akan ada tumpang tindih keberadaan pipa distribusi di suatu wilayah, dan tentunya akan terjadi efisiensi harga gas.
"Tujuannya adalah untuk membuat efisiensi harga gas, khususnya di tingkat industri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena selama 15 tahun BPH Migas berdiri belum pernah ada proses lelang di jalur distribusi gas, dan lelang hanya terjadi dalam proses jalur transmisi," tuturnya.
Fanshurullah mengatakan, aturan dasar lelang sudah ada dan tidak perlu menunggu undang-undang karena terlalu lama, sebab bisa mengacu ada Peraturan BPH Migas No. 15 Tahun 2016, yang mengatur lelang ruang transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi dalam rangka pemberian hak khusus.
"Oleh karena itu, pada acara workshop kali ini kami ingin mensosialisasikan aturan tersebut, dan tidak diperlukan lagi kajian, karena dalam aturan itu badan usaha yang terdaftar dapat mengajukan daerah mana yang akan dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian melalui proses lelang," ucapnya.
Fanshurullah mengaku, saat ini sudah ada badan usaha yang mengajukan ikut proses lelang, yakni BUMD Pemda Sumatera Selatan serta badan usaha di daerah Manyar, Gresik, Jawa Timur.
"Untuk BUMD Pemda Sumsel mengajukan ke kami untuk ikut lelang jalur transmisi di Pusri ke Kawasan Tanjung Api-Api dan menyebrang ke pulau Bangka ke pembangkit ke PLN," katanya.
Ia berharap dengan adanya dorongan agar setiap badan usaha mengikuti proses lelang proyek distribusi gas, ke depan akan ada efisiensi, dan harga gas mampu ditekan murah, seperti keinginan pemerintah.
(T.A067/C004)
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
