"Informasi awal ada dua sekolah yang tidak bersedia mengadakan imunisasi ini. Pengelolanya akan kami panggil untuk dikonfirmasi alasannya," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Selasa.
Hal itu diungkapkan Rahmat di sela-sela pencanangan program imunisasi tingkat Kota Bekasi di SMPN 2 Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
Menurut dia, Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pemanggilan terhadap pengelola sekolah yang menolak berpartisipasi dalam program imunisasi campak dan rubella.
Alasan tersebut penting diketahui pihaknya mengingat program imunisasi dari pemerintah pusat itu ditargetkan bisa diikuti sedikitnya 95 persen dari jumlah anak yang menjadi sasaran.
Menurut Rahmat, pihak sekolah semestinya tidak menolak program yang digariskan pemerintah pusat tersebut.
Justru semestinya sekolah mendukung upaya pemerintah pusat memberikan pelayanan kesehatan dasar melalui penyelenggaraan imunisasi yang dilakukan cuma-cuma tanpa memungut biaya sepeserpun kepada siswa.
"Upaya preventif ini harusnya didukung. Sekolah harus punya alasan jelas mengenai sikap penolakannya dilatarbelakangi apa. Tapi mudah-mudahan jika sudah dikonfirmasi, mereka mau berpartisipasi," katanya.
Rahmat mengatakan, pihak sekolah atau orang tua tidak perlu khawatir dengan kualitas vaksin yang diberikan pemerintah dengan cuma-cuma tersebut karena dijamin keaslian dan keamanannya.
"Vaksin ini juga telah lolos sertifikasi kehalalan dari lembaga terkait sehingga aman bagi anak," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
