Para menteri, yang menghadiri pertemuan luar biasa satu-hari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, merujuk pada apa yang mereka sebut "upaya terencana" Israel baru-baru ini untuk "mengubah status quo bersejarah" di Yerusalem Timur, termasuk pemasangan pendeteksi logam dan kamera pengawas di sana.
"Langkah-langkah serupa di masa depan akan tidak bisa diterima dan ilegal dan harus dilawan oleh organisasi," demikian peringatan para menteri luar negeri negara anggota OKI dalam komunike final mereka yang dikutip kantor berita Xinhua.
Setelah tiga orang Palestina menembak mati dua polisinya pada 14 Juli, Israel membatasi akses menuju kompleks Masjid Al Aqsa di daerah pendudukan Yerusalem Timur, memicu bentrok berdarah dengan warga Palestina yang menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas dan 500 lainnya cedera.
Israel mencabut pembatasan tersebut pada Jumat (28/7), dan mengizinkan kembali warga Palestina semua usia memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha.
Para menteri OKI "dengan keras" mengutuk pelarangan orang Kristen dan Muslim Palestina beribadah di tempat suci di Jerusalem Timur dalam "tindakan penghukuman kolektif".
Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Maliki menyerukan kerja sama lebih lanjut di kalangan masyarakat internasional dan negara Islam, dan menyatakan pendudukan Israel telah berlangsung selama 50 tahun di Yerusalem Timur.
"Israel takkan menerima kekalahan itu," kata Al-Maliki dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Turki Mevlut Cagusoglu dan Sekretaris Jenderal OKI Jousef bin Ahmed Al-Othaimeen.
"Kita harus memperlihatkan kepada Israel bahwa kerja sama kita sangat berurat-berakar dan langgeng."
Cavusoglu mendesak masyarakat internasional melakukan tindakan yang perlu guna mencapai perdamaian yang menyeluruh dan langgeng antara Israel dan Palestina dengan landasan penyelesaian dua-negara.
Sementara itu Al-Othaimeen menyerukan pengerahan organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan bantuan mereka bagi rakyat Palestina di Yerusalem.
OKI, yang terdiri atas 57 negara di empat benua, adalah organisasi terbesar kedua antar-pemerintah setelah PBB. (Uu.C003)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
