Siaran pers BPJS Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan terdapat 21 kota dan kabupaten yang merupakan kantong TKI dalam jumlah yang cukup besar.
"Kami memastikan infrastruktur dan layanan yang diberikan di kota dan kabupaten tersebut berjalan baik untuk mengantisipasi lonjakan pendaftaran calon TKI," ujar Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono.
Tanggal 1 Agustus 2017 merupakan salah satu tonggak sejarah penyelenggaraan jaminan sosial bagi TKI, dimana seluruh TKI yang hendak bekerja di luar negeri, harus terlindungi dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja, kematian dan hari tua yang terangkum dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan komitmen penuh untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2017 ini.
Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan secara menyeluruh program perlindungan bagi TKI di semua Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.
Sumarjono melihat langsung ke Kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu kantong TKI di wilayah Jawa Timur.
"Tingginya jumlah TKI yang mendaftar mendorong kami untuk menjajaki kemungkinan menempatkan karyawan BPJS Ketenagakerjaan di kantor P4TKI, agar para calon TKI ataupun TKI mudah mendapatkan informasi dan akses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dalam satu atap," ucap Sumarjono.
Kedatangan Sumarjono disambut baik oleh koordinator P4TKI Wilayah Malang, Muhammad Iqbal, yang berharap langkah-langkah strategis yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat berpengaruh signifikan terhadap cakupan perlindungan calon TKI/ TKI di seluruh Indonesia.
Hingga saat ini, sebanyak 11 Kantor Wilayah, 122 Kantor Cabang dan 203 Kantor Cabang Perintis siap melayani pendaftaran serta pelayanan klaim seluruh peserta atau calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kanal pendaftaran online juga telah disiapkan melalui www.tki.bpjsketenagakerjaan.go.id. "Infrastruktur fisik dan non fisik yang kami miliki diharapkan dapat memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan penempatan dan perlindungan TKI," demikian Sumarjono.
Pewarta: Erafzon SAS
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
