"Ya, agak stagnan, jadi memang upaya kita mempercepat yang pending-pending," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.
Wapres memberikan keterangan kepada awak media terkait pembahasan rapat koordinasi pembangunan infrastruktur dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri Kabinet Kerja.
Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (7/8), mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2017 sebesar 5,01 persen yang didukung investasi infrastruktur, kendaraan dan konsumsi rumah tangga.
Namun, pertumbuhan itu masih dinilai lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya.
Wapres menilai perlambatan investasi itu dipengaruhi tren menunggu dari pengusaha yang menunda investasi terkait perkembangan ekonomi nasional dan global.
"Saya kira sifat menunggu dari masyarakat, dari pengusaha, karena kalau kita lihat tabungan likuiditas perbankan cukup baik dan juga keinginan investasi cukup dan mungkin karena melihat kondisi nasional juga dunia," kata dia.
Oleh karena itu, Wapres mengatakan pemerintah akan segera memperbaiki aturan-aturan yang tumpang-tindih baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Ya, pokoknya ada keluhan-keluhan tentang banyak aturan baik di pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan, ini kita masalah-masalah hukum ya tadi kita rapat tegaskan masing-masing, Menko dan juga menteri-menteri untuk perbaiki," kata dia.
Menteri yang dipanggil Presiden untuk rapat koordinasi tentang infrastruktur, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
"Saya kira sifat menunggu dari masyarakat, dari pengusaha, karena kalau kita lihat tabungan likuiditas perbankan cukup baik dan juga keinginan investasi cukup dan mungkin karena melihat kondisi nasional juga dunia," kata dia.
Oleh karena itu, Wapres mengatakan pemerintah akan segera memperbaiki aturan-aturan yang tumpang-tindih baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Ya, pokoknya ada keluhan-keluhan tentang banyak aturan baik di pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan, ini kita masalah-masalah hukum ya tadi kita rapat tegaskan masing-masing, Menko dan juga menteri-menteri untuk perbaiki," kata dia.
Menteri yang dipanggil Presiden untuk rapat koordinasi tentang infrastruktur, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
