"Dia bisa masuk, tapi tidak bisa dioperasikan. Buat hiasan rumah bisa," kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Kamis.
Putu menyampaikan, sistem tersebut nantinya bisa digunakan oleh berbagai pihak, termasuk Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memeriksa legalitas sebuah ponsel.
Menurut Putu, definisi ponsel ilegal sendiri berarti ponsel yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memiliki nomor identitas atau International Mobile Equipment Identify (IMEI) palsu.
"Ilegal itu dia tidak bayar PPN, tapi dioperasikan di sini. IMEI nya tidak sah, atau IMEI-nya kloning atau palsu, itu nanti kita bisa tahu struktur daripada IMEI yang kita kumpulkan," ujar Putu.
Kemenperin menandatangani Nota Kesepahaman dengan Qualcomm Incorporated hari ini, untuk memberantas ponsel ilegal.
Kemenperin akan memberikan 500 juta data IMEI yang dikumpulkan sejak 2013 untuk kemudian diidentifikasi legalitasnya melalui sistem yang dimiliki Qualcomm.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
