Kementerian luar negeri Peru pada Jumat mengatakan memberi duta besar Diego Molero waktu lima hari untuk meninggalkan Peru.
"Pemerintah Peru menegaskan kembali kemauan kuatnya untuk terus beriuran pada pemulihan demokrasi di Venezuela," kata kementerian tersebut dalam pernyataan.
Pengumuman tersebut menandai pertama kali negara mengambil keputusan mengusir duta besar Venezuela sejak pada 30 Juli Venezuela memilih membentuk majelis di tengah tuduhan kecurangan.
Peru mengambil sikap tertegas Di Amerika Latin terhadap Maduro saat ia berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menindak demonstrasi anti-pemerintah dan kerusuhan di mana lebih dari 120 orang telah tewas sejak awal April.
Pada awal pekan ini, Peru memanggil diplomat tinggi dari wilayah tersebut untuk membahas Venezuela di ibu kota Peru, Lima, di mana 12 negara mengecam "hancurnya tatanan demokratis" di Venezuela dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui tindakan yang diambil oleh majelis konstitusi.
Menteri Luar Negeri Peru mengatakan kepada Reuters Rabu bahwa keputusan mengusir duta besar sedang dalam evaluasi setiap hari namun Peru pertama-tama ingin mengukur tanggapan dari Venezuela dan dunia mengenai apa yang disebut Deklarasi Lima.
Venezuela mengirim sebuah catatan protes atas Deklarasi Lima yang Peru abaikan karena mengandung "persyaratan yang tidak dapat diterima". Namun kementerian luar negeri tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Kedubes Venezuela di Lima tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Maduro mengatakan majelis konstitusi adalah satu-satunya kesempatan negara tersebut untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran di tengah kerusuhan.
Peru, yang menarik duta besarnya untuk Venezuela pada Maret setelah Mahkamah Agung Venezuela mencoba mengambil alih fungsi Kongres, mempertahankan bantuan konsuler untuk melindungi warga Peru di Venezuela.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat mengancam sebuah intervensi militer di Venezuela.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Peru Ricardo Luna mengklaim mengkhawatirkan Venezuela bergerak menuju perang saudara saat kemelut politik semakin dalam dan perkonomiannya meledak di bawah pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Luna mengatakan bahwa dukungan terhadap Maduro di dalam dan luar negeri menyusut saat dia berusaha menggalang kekuasaan melalui majelis konstituante, yang baru dan kuat, yang dijalankan pengikut Partai Sosialis, yang berkuasa.
Perhatian Peru, katanya, adalah krisis kemanusiaan yang telah mengirim gelombang pengungsi Venezuela ke negara-negara tetangga, termasuk sekitar 40.000 orang ke Peru dalam enam bulan terakhir.
"Ketakutan kami adalah bahwa Anda betul-betul mengalami perang saudara tingkat rendah, yang akan menghasilkan bencana kemanusiaan berukuran besar," kata Luna dalam wawancara di kantornya di Lima.
(G003/B002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
