Mohon maaf Ketua DPR Setya Novanto tidak bisa memimpin karena sedang kurang sehatJakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto tidak dapat memimpin sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Mohon maaf Ketua DPR Setya Novanto tidak bisa memimpin karena sedang kurang sehat," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat memimpin sidang paripurna DPR di Senayan Jakarta, Rabu.
Sebelumnya pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR serta DPR ketua DPR Setya Novanto terlihat hadir ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla.
Lebih lanjut Fadli Zon tidak menjelaskan secara rinci alasan kurang sehat ketua DPR.
Fadli Zon mengatakan bahwa pidato presiden dalam sejarahnya dilakukan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun dalam perkembangannya kemudian pidato menyambut kemerdekaan dan penyampaian rancangan APBN beserta nota keuangannya dipisahkan.
Sementara dalam rilis yang dikirimkan ke wartawan Ketua DPR Setya novanto menyatakan memberikan apresiasi atas berbagai pencapaian pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Sikap Presiden Jokowi yang dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba perlu kita dukung. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahaya infliltrasi ideologi seperti ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang merusak sendi-sendi negara. DPR RI akan mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memastikan Indonesia tetap berdiri tegak," kata Setya Novanto dalam rilis tertulis yang diterima wartawan DPR.
Lebih lanjut Setya Novanto menegaskan konsep Pemerataan Ekonomi Berkeadilan, pemerintahan Jokowi-JK menginginkan pembangunan dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang saja. Melainkan merata ke berbagai daerah. Kebijakan satu harga untuk semen di Papua adalah contoh bagaimana pemerintah terus melakukan stabilisasi harga agar saudara-saudara kita di Papua bisa menikmati pembangunan.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah atas rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada Maret 2017. Sehingga desa-desa di berbagai daerah kini sudah menikmati listrik. Percepatan sertifikasi lahan yang mencapai 250 ribu bidang, serta redistribusi 707 ribu hektar kawasan hutan untuk dikelola masyarakat adalah wujud kerja keras pemerintah yang perlu kita apresiasi," kata Setya Novanto.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
