Selasa, 26 September 2017

Kementerian PUPR dapat alokasi Rp106,9 triliun dalam RAPBN 2018

| 2.442 Views
Kementerian PUPR dapat alokasi Rp106,9 triliun dalam RAPBN 2018
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Anggaran tersebut dialokasikan pada empat sektor yakni peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp37,3 triliun, permukiman Rp15,9 triliun, perumahan Rp9,6 triliun."
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2018 yakni sebesar Rp106,9 triliun.

"Anggaran tersebut dialokasikan pada empat sektor yakni peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp37,3 triliun, permukiman Rp15,9 triliun, perumahan Rp9,6 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan, dari segi postur anggaran, Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70 persen untuk konstruksi, peralatan, mesin dan untuk pengadaan tanah di luar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).

Menteri PUPR mengatakan peningkatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan baru 864 Km, preservasi jalan nasional 46.000 Km dan pembangunan jalan tol sepanjang 25 Km.

"Target pembangunan jalan tol pemerintah 2018 sendiri ditargetkan tambahan 615 Km jalan tol baru, namun yang menjadi porsi pemerintah dan didanai melalui APBN hanya sepanjang 25 Km. Artinya pemanfaatan APBN untuk membangun jalan tol dengan nilai investasi total Rp260 triliun, sebagian besar akan menggunakan pendanaan dari investor/badan usaha," jelasnya.

Sementara untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan yakni 11 bendungan baru dan 36 sedang dalam proses (on going).

Selain itu akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi seluas 160.000 hektar jaringan irigasi yang rusak.

Pada sektor permukiman, katanya, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik.

"Pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga, " katanya.

Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 6.328 unit melalui pembangunan rumah susun (rusun), 180.000 rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus dan bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit rumah.


Pembiayaan Investasi

Basuki juga menjelaskan pihaknya mengalokasikan pembiayaan investasi berupa Penanaman Modal Negara sebesar Rp2,5 triliun sebagai modal awal Tabungan Perumahan (Tapera) dan Rp2,2 triliun kepada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) .

Ia menambahkan, alokasi dana ini sangat besar dan untuk itu akan berupaya agar anggaran dapat dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 akan dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai Oktober 2017.

Basuki juga akan menerbitkan regulasi sehingga pekerjaan konstruksi tidak didominasi oleh kontraktor besar dan BUMN namun juga oleh kontraktor kecil.

"Saat ini pekerjaan di bawah Rp50 miliar hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil. Saya mau naikkan bahwa kontraktor besar dan BUMN tidak boleh ikut lelang proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar. Supaya kontraktor kecil bisa berkembang," jelasnya.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar Pembaca
Baca Juga