"Pasalnya dampak konflik itu mahal harganya, konflik juga akan merugikan masyarakat sendiri," kata Lukas Enembe di Jayapura, Kamis.
Menurut Lukas, konflik bisa menyebabkan kematian orang Papua. Konflik bisa terjadi sebagai dampak dari pilkada, perang suku, penyakit HIV/AIDS dan minuman keras.
"Oleh karena itu hindari konflik, siapapun yang jadi pemimpin di Papua, apakah bupati atau gubernur maka kami percaya tidak akan ada konflik lagi," ujarnya.
Dia menuturkan konflik di Bumi Cenderawasih hanya akan menambah penderitaan orang Papua, di mana pihaknya yakin jika semua bisa keluar dari konflik, maka pasti dapat membangun kesejahteraan, bidang ekonomi dan kebersamaan.
"Untuk itu, saya sebagai perwakilan pemerintah pusat di provinsi berharap melalui HUT Ke-72 tahun Kemerdekaan RI, orang Papua dapat memastikan diri untuk menuju pada fase kemajuan yang lebih baik, jangan lagi ada konflik khususnya karena pilkada," katanya lagi.
Dia menambahkan untuk menghindari adanya korban jiwa pada setiap konflik pilkada, Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe-Klemen Tinal telah mengajukan perubahan undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Plus namun belum disetujui.
"Padahal saya gagas untuk mengajukan perubahan Undang-Undang Otsus Plus, guna menghindari kejadian-kejadian seperti ini," ujarnya lagi.
(T.H020/A039)
(Baca: Makna Hari Kemerdekaan bagi Novel Baswedan )
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
