"Pemerintah perlu memprakarsai terbentuknya forum komunikasi yang menghimpun mantan presiden dan mantan wakil presiden. Saatnya kaum elite menyudahi kegaduhan politik," kata Rifai di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa generasi muda ingin melihat perbedaan haluan politik tidak menghalangi para tokoh bangsa untuk bisa berhimpun dan rembuk bersama, serta dapat saling memberi masukan positif agar kondisi negara, bangsa, dan masyarakat makin kuat.
Menurut dia, saat ini ada kecenderungan demokratisasi politik mendistorsi tradisi, nilai, dan sendi kebangsaan. Satu di antaranya disebabkan oleh ucapan, langkah, dan kebijakan elite politik yang tidak jarang memicu kegaduhan di ruang publik.
"Kami berharap agar kaum elite dapat menempatkan kepentingan kebangsaan di atas hasrat politik golongan maupun kelompok," katanya.
Ia menambahkan bahwa forum kebangsaan yang terdiri atas para tokoh bangsa tersebut juga terdapat di negara-negara pelopor demokrasi. Forum itu sebagai media komunikasi dan interaksi antara presiden dan mantan presiden.
"Presiden Jokowi juga tidak dapat berjalan sendiri membenahi negeri ini. Perlu kebersamaan dan kesadaran seluruh pihak untuk bergerak bersama," ucapnya.
Selain itu, pemerintah dan kaum muda harus duduk bersama membangun narasi tentang kebangsaan serta kepemudaan. Tantangan dan persoalan negeri ini teramat kompleks.
Pada wajah lain, Indonesia diproyeksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 - 2030. Bila tidak punya narasi dan rute menata kaum di Indonesia, menurut dia, proyeksi itu akan membawa musibah.
"KNPI juga akan mengagendakan sekolah kepemimpinan kaum muda. Agenda itu merupakan bagian dari ikhtiar kaum muda yang berhimpun di KNPI untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan pada masa yang akan datang," katanya
KNPI berharap pemerintah dapat melibatkan pemangku kepentingan, kaum muda untuk membuat pola, rute, dan mengaktivasi potensi kaum muda di seluruh lini.
(T.I025/D007)
Pewarta: Indriani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
