"Posisi Indonesia untuk isu irregular migration, khususnya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia sejak awal sudah jelas, yakni kerja sama antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan menjadi kunci," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Senin.
Menurut Arrmanatha, negara-negara pihak Bali Process sepakat bahwa peran sektor swasta penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
"Pekan ini akan diadakan Bali process business forum untuk berkontribusi mengatasi isu irregular migrant. Diharapkan kerja sama lebih erat di sektor swasta di negara asal, negara transit, dan negara tujuan," ujar dia.
Dia mengatakan, sektor swasta diharapkan dapat membantu dalam hal membuka lapangan-lapangan kerja baru di negara asal imigran.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri, Grata Endah Werdaningtyas menyebutkan pertemuan Bali Process tersebut akan dihadiri para pejabat tingkat menteri dari 45 negara dan perwakilan dari tiga organisasi internasional.
"Sejauh ini sudah ada dari 28 negara yang konfirmasi akan hadir dalam pertemuan Bali Process Government and Business Forum," ungkap dia.
Grata mengatakan forum bisnis dalam Bali Process diharapkan dapat mendorong sektor swasta untuk mengembangkan kesempatan bekerja lewat jalur aman dan legal.
Selain itu, Bali Process Government Business Forum juga diharapkan dapat menciptakan sinergi kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menangani TPPO dan penyelundupan manusia.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
