"Bagaimana kita mengatakan adil kalau rakyat Indonesia di pulau-pulau terluar tidak bisa mengakses telpon, mengakses internet padahal KTP-nya sama NKRI, disitulah komitmen Kominfo membangun infrastruktur di bidang komunikasi," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 tentang upaya memperkuat persatuan dan kesatuan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, melalui dana kewajiban layanan universal (USO), Kemenetrian Kominfo telah membangun 249 BTS di wilayah-wilayah terluar hingga saat ini, dan ini kan terus dilanjutkan.
Selain itu, Kementerian Kominfo juga mendorong pemabngunan backbone untuk akses internet melalui proyek Palapa Ring yang ditargetkan pada 1 Januari 2019, seluruh pusat kota Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diakses internet, sehingga kesenjangan digital antar daerah dapat diatasi.
Sementara itu, tidak hanya pembangunan infarstruktur, namun menurut Henri, Kementerian juga menjaga NKRI dengan melaksankan penapisan sesuai dengan amant UU ITE.
Berbagai konten negatif yang tidak sesuai dengan konstitusi diblokir. Lebih dari 780 ribu laman konten negatif telah diblokir oleh Kementerian Kominfo. Selain terkait dengan terorisme dan radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa, konten-konten yang diblokir juga memuat pornografi, perjudian, hoax dan sebagainya.
Di sisi lain, menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Infromatika juga terus mengawal transformasi digital di masyarakat dapat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Bahkan Kementerian menargetkan ekonomi digital di Indonesia pada 2020 mendatang dapat mencapai Rp1.600 triliun dan menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
