"Jadwal paket pekerjaan bangunan strategis kawasan Mangkunegaran molor dari jadwal. Molornya ini berdampak pada jadwal kami," kata Plt Bupati Mondropuro Puro Mangkunegaran Surakarta RT Supriyanto Waluyo di Solo, Kamis.
Meski hanya sebagai penerima manfaat, akibat rencana revitalisasi tersebut pihaknya mengaku kesulitan mengatur jadwal masyarakat yang hendak menyewa kawasan Pura Mangkunegaran.
"Oleh karena itu, mengingat proses lelang yang hingga saat ini belum berhasil, masyarakat yang ingin meminjam bisa mengajukan permohonan," katanya.
Mengenai lelang sendiri pihaknya berharap agar kegagalan pelaksanaan lelang sebanyak tiga kali hendaknya menjadi pelajaran yang berharga dan menjadi perhatian bagi Kementerian PUPR dan Dirjen Cipta Karya agar pelaksanaan lelang tahun depan tidak mengalami hal yang sama.
"Pada dasarnya, sebagai subyek kegiatan, pengunduran pelaksanaan ini berdampak pada perubahan rencana kegiatan yang sudah disusun oleh Puro Mangkunegaran," katanya.
Pada kesempatan yang sama, pihaknya juga berharap agar siapapun pemenang tender dalam pelaksanaan pembangunan harus menempatkan kualitas sebagai acuan utama.
"Kami ingin agar bangunan ini dikembalikan seperti sedia kala, baik itu dari sisi fisik bangunan maupun bahan bangunan yang digunakan," katanya.
Sementara itu, molornya proyek senilai Rp24,3 miliar tersebut disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat Dirjen Cipta Karya nomor PR.01.03-DC/882 tertanggal 15 Agustus 2017.
Pada surat tersebut disampaikan sehubungan dengan terjadinya kegagalan lelang sebanyak tiga kali mengakibatkan berkurangnya waktu pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2017.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya memutuskan paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2018, dengan alokasi dan lingkup yang sama dengan tahun anggaran 2017.
Beberapa tempat yang rencananya akan direvitalisasi di antaranya Lapangan Pamedan dan Panti Putro.
Pewarta: Aris Wasita Widiastuti
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017
