"Hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional tentang ruang rawat inap," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Rendra Catur Putra di Padang, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu pada fokus grup diskusi dengan tema Ketersediaan informasi dan pemenuhan hak fasilitas kamar perawatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada rumah sakit yang dihadiri pemangku kepentingan terkait dari rumah sakit, dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Menurutnya berdasarkan temuan di Bukittinggi dari tiga rumah sakit yang dipantau pada Mei 2017 baru dua rumah sakit yang memajang display informasi ketersediaan kamar.
"Selama ini rumah sakit pasti sudah punya data ketersediaan kamar, namun hanya secara lisan, hal ini tidak cukup karena bisa menimbulkan tanda tanya," ujar dia.
Ia mengatakan informasi tentang kamar harus diumumkan dengan jelas berapa jumlah kamar, berapa yang penuh dan berapa yang masih kosong lengkap dengan kelasnya.
"Tujuannya untuk menghindari tudingan dari masyarakat adanya praktik jual beli kamar dan menepis pikiran buruk pasien saat kamar memang tidak ada," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, bagi rumah sakit yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) jika kamar rawat penuh maka pasien berhak dipindahkan ke kelas yang lebih tinggi selama tiga hari atau ke kelas yang lebih rendah.
"Hal ini masih minim sosialisasi dari petugas dan banyak masyarakat yang belum tahu," ujarnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi MB Sjahjadi mengatakan pihaknya terus mendorong agar rumah sakit memberikan informasi hak fasilitas kamar.
"Kalau rumah sakit punya sistem yang baik tinggal dipajang saja," kata dia.
Sementara Kasi Rujukan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumbar Eka Lusti mengatakan informasi tentang ketersediaan kamar penting dipajang di rumah sakit .
"Sebab kalau disampaikan kamar penuh ada yang bilang ini akal-akalan saja atau memang benar-benar penuh," ujar dia.
Sejalan dengan itu Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Sumbar Sukhyar Iskandar mengatakan saat ini peran rumah sakit swasta cukup strategis karena jumlahnya mencapai 43 unit dari total 70 RS yang ada.
Ia melihat terkadang sistem yang ada di rumah sakit kurang memadai sementara ada ribuan orang yang hendak berobat.
"Akan tetapi ini jadi tanggung jawab bersama agar pelayanan lebih maksimal," kata dia.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
