Muhaimin Iskandar dalam rilis, Sabtu, mengemukakan rasa "greget" melihat perilaku pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.
"Bukankah Anda sendiri telah belasan tahun mengalaminya? Madam Suu Kyi, 18.000 warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh dalam waktu kurang dari 24 jam. Umumnya mereka adalah perempuan, anak-anak dan orang tua. Anda mungkin bisa menutup mata dan memalingkan wajah dari kabar ini," tutur Muhaimin Iskandar dalam surat terbuka itu.
Ketum PKB mengutarakan rasa herannya mengapa sebagai pejuang demokrasi selama bertahun-tahun, Suu Kyi juga sanggup menutup hati untuk masyarakat Rohingya.
Muhaimin, yang akrab dipanggi Cak Imin itu juga langsung melontarkan pertanyaan kapan Suu Kyi memanggil kembali warga Rohingya kembali pulang ke Myanmar.
"Sebagai manusia utuh, bukan pelarian, bukan bakteri, bukan warga kelas dua. Saya minta PBB untuk turun tangan mengatasi kekejian ini," katanya.
Dia juga meminta agar duta besar Myanmar di Indonesia segera menjelaskan mengapa kekejian terhadap warga Rohingya bisa terjadi.
Untuk itu, ia juga menginginkan segenap warga dunia bereaksi agar rakyat Rohingya menemukan kedamaian dan kebebasan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin menegaskan, seharusnya setiap negara harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Dekarasi HAM di PBB.
"Sehingga kasus di Myanmar, diusirnya etnis Rohingya sangat disesalkan. Kita meminta kepada pemerintah Myanmar utnuk bersikap arif, bijak dan adil. Apalagi, Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian," kata Hasanuddin.
Politisi PDIP itu juga meminta agar penghargaan Nobel perdamaian terhadap Aung San Suu Kyi dapat dicabut dan PBB turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Pihaknya, ujar dia, juga mengutarakan dukungannya terhadap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan bertemu dengan Aung San Suu Kyi di Myanmar.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana akan berkunjung ke Myanmar untuk membahas krisis etnis Rohingya di Rakhine State.
"Insya Allah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya mudah-mudahan dapat kita segera lakukan," kata Retno usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/8).
Menlu juga mengungkapkan dirinya telah melaporkan kepada Presiden terkait komunikasi yang dilakukannya untuk meredakan konflik di Rakhine State.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
