Sekretaris Jenderal MD Hubbul Wathon Hery Haryanto Azumi di Jakarta, Selasa mengatakan Perpres PPK merupakan solusi yang tepat terkait masalah pendidikan di Indonesia saat ini.
"PPK sendiri diyakini banyak kalangan tidak akan mengesampingkan madrasah diniyah. PPK justru membuat madrasah diniyah mempunyai nilai tawar lebih ketimbang sekolah umum," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ke Istana Negara untuk membahas Perpres PPK.
Meskipun belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan PBNU terkait Perpres tersebut, kata Hery, sudah muncul kabar bahwa PBNU sepakat terkait Perpres PPK karena hal tersebut diyakini bisa mengakomodasi antara pendidikan formal dan madrasah diniyah.
"Dengan begitu, akan ada pengakuan yang serius terhadap madrasah diniyah. Dan, alhamdulillah harapan kami terwujud," kata Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) 2005-2008 itu.
Sebelumnya, ketika menanggapi isu "full day scholl" (FDS) yang terus menjadi komoditas di kalangan masyarakat, Hery berharap ada komunikasi langsung antara pemerintah dan PBNU .
"Agar tidak berkembang liar dan tidak produktif, sebaiknya Presiden segera mengundang para stakeholder pendidikan karakter agar dapat menyerap aspirasi secara langsung. Jika salah menangani gejolak dan kontroversi ini, dikhawatirkan kaum Nahdliyin merasa ditinggalkan oleh pemerintah," ujarnya pada Minggu (13/8).
Ia pribadi mengapresiasi kegigihan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin yang terus memperjuangkan keberlangsungan madrasah diniyah sehingga terjadi dialog yang konstruktif dan membangun dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
"Ke depan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan dengan kegigihan dan dialog dengan semangat mencari jalan keluar," tandas Hery.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
