Senin, 25 September 2017

Sri Mulyani dukung penguatan pengawasan internal

| 4.580 Views
Sri Mulyani dukung penguatan pengawasan internal
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memukul gong ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), Kepala BPKP Ardan Adiperdana (tengah), Sekjen Kemenkeu Hadiyanto (kiri) dan Irjen Sumiyati (kedua kiri) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/9/2017). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung penguatan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan penggunaan uang megara.

"Saya percaya bahwa suatu negara hanya akan besar salah satu indikatornya adalah efektivitas dari self-correcting yang akan muncul melalui APIP yang berintegritas dan efektif," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP di Jakarta, Selasa.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menilai APIP yang berfungsi baik akan berdampak positif kepada masyarakat, seperti meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja pemerintah karena penerimaan negara dipakai dengan baik.

"Rakyat mau dan bersedia membayar pajak karena mereka percaya dalam membayar pajak tidak masuk dalam kotak hitam yang tidak diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Tetapi rakyat tahu bahwa dengan membayar pajak akan mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya," kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan peran APIP dalam pengawasan penggunaan penerimaan negara menjadi penting agar masyarakat percaya kepada pemerintah.

"APIP bisa menjadi kunci masyarakat percaya pada pemerintahnya karena rakyat merasa pungutan itu sesuai dengan pelayanan yang diperoleh, terutama di daerah, karena institusi di sanalah yang langsung berhadapan dengan rakyat," kata dia.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati, dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan pengembangan kapasitas APIP dalam mengawasi penerimaan negara sekaligus membantu optimalisasi penerimaan negara untuk pusat dan daerah.

"Fokusnya yaitu mengawal peningkatan PNBP dan percepatan bagi pemerintah memungut berbagai pajak dari belanja pemerintah melalui bendahara pengeluaran. Juga menyangkut tata kelola keuangan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi," kata dia.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar Pembaca
Baca Juga