Minggu, 24 September 2017

Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD

| 4.959 Views
Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berjabat tangan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) disaksikan Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kanan), Sekjen Kemenkeu Hadiyanto (kiri) dan Irjen Sumiyati usai membuka Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/9/2017). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Kita perlu mendefinisikan dan memperkuat `local taxing power` atau kemampuan untuk pajak di daerah, agar pemda bisa memperluas basis pajak tanpa menimbulkan ekonomi makin terbebani."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita perlu mendefinisikan dan memperkuat local taxing power atau kemampuan untuk pajak di daerah, agar pemda bisa memperluas basis pajak tanpa menimbulkan ekonomi makin terbebani," kata Sri Mulyani saat menyampaikan pidato dalam seminar perpajakan di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan revisi ini diperlukan pemerintah daerah untuk mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yang selama ini belum optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan mengatasi berbagai perubahan di tingkat lokal yang saat ini terjadi dengan cepat.

"Kapasitas daerah untuk mengelola menjadi penting karena potensi dari pendapatan asli daerah masih sangat besar, namun policy itu seperti pedang bermata dua, tidak bisa dilihat dari satu sisi, semua harus dilihat dari multidimesi kebijakan, agar nantinya kita tidak sibuk mengatasi ekses dari dampak kebijakan tersebut," ujarnya.

Selain itu, upaya lain untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan proses restrukturisasi pajak daerah, rasionalisasi retribusi daerah, perbaikan administrasi pajak daerah, pengawasan pungutan di daerah dan mendesain insentif pajak di daerah.

Meski demikian, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, seluruh peraturan hukum yang terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah, idealnya tidak hanya bermanfaat untuk mendorong peningkatan penerimaan, namun juga mendorong kualitas kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani mencontohkan, terkait pemberian insentif pajak, ada daerah pedesaan di Amerika Serikat yang membebaskan pajak tanah bagi investor, asalkan pelaku usaha tersebut mau mengembangkan usaha atau membangun pabrik di wilayah itu dan mempekerjakan banyak orang.

"Penerimaan itu bukan segalanya, ada dampak ekonomi sosial yang lebih besar. Tentu daerah harus punya kapasitas untuk membuat kajian, sehingga mau membuat peraturan penerimaan daerah dan retribusi yang tidak hanya menambah penerimaan, tapi juga melihat kapasitas ekonomi sosial," ujar Sri Mulyani.

Dengan rumusan regulasi dan berbagai kebijakan yang baru tersebut, Sri Mulyani mengharapkan adanya optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana transfer ke daerah serta dana desa yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan di kawasan tersebut.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga