Jakarta (ANTARA News) - Hakim Binsar Gultom menanggapi protes terhadap saran tes keperawanan yang dimuat dalam bukunya "Pandangan Kritis Seorang Hakim".
Binsar Gultom menulis banyak perkawinan yang kandas akibat dimulai dengan terpaksa, termasuk karena hamil di luar nikah. Tes keperawanan adalah salah satu hal yang diusulkannya untuk menekan tingkat perceraian di Indonesia.
Binsar menegaskan, usulan tes keperawanan adalah ditujukan sebagai masukan kepada orangtua yang akan menikahkan anaknya. Usulan ini untuk diterapkan secara internal, dalam lingkup keluarga.
"Agar setiap anaknya hendak menikah betul-betul memperhatikan keperawanan anaknya sudah dirusak kaum lelaki tersebut (calon suami) atau belum," kata dia.
Jika memang calon suami istri ini sudah berhubungan badan sebelum menikah, orangtua diajak untuk mengawasi apakah pernikahan dilaksanakan atas dasar cinta atau terpaksa, misalnya terlanjur hamil.
Selain tes keperawanan, Binsar juga berpendapat sudah saatnya ada tes keperjakaan terhadap pria demi keutuhan rumah tangga.
"Ilmu kedokteran kan sudah canggih termasuk teknologinya, tidak ada alasan dokter spesialis penyakit dalam, atau ahli kelamin tidak bisa mendeteksi seorang pria masih perjaka atau tidak. Ini menjadi PR bagi pemerintah," kata Binsar dalam pernyataan yang diterima ANTARA News, Rabu.
Ia kembali menekankan usulan tes keperawanan dan keperjakaan justru untuk melindungi harkat martabat perempuan yang selama ini menjadi korban.
"Bayangkan ketika wanita tersebut bukan perawan lagi karena sudah direnggut oleh pria calon suaminya. Ternyata calon suami tersebut bersedia menikah dengan si wanita tersebut karena takut "aibnya" diketahui publik."
"Mereka sebelumnya melakukan itu hanya karena nafsu birahi, bukan karena saling mencintai dengan tulus. Jika seperti ini keadaannya mereka dikawinkan, dapat saya pastikan usia mahligai rumah tangga tersebut tidak akan panjang. Fakta empiris inilah yang saya maksudkan salah satu faktor penyebab pecahnya rumah tangga, yang berdampak terjadinya KDRT dan perceraian."
Menurut Binsar, pendapat ini murni datang dari dirinya sendiri. Bila pandangannya memang berseberangan dengan pihak-pihak lain, Binsar mengajak untuk saling berelaborasi secara profesional.
Mereka meminta agar Binsar meminta maaf secara terbuka di media cetak dan elektronik atas pernyataannya yang telah mendiskreditkan perempuan.
Mereka pun mendesak Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI agar memeriksa Hakim Binsar atas dugaan pelanggaran kode etik hakim.
Mahkamah Agung RI juga diminta melakukan sosialisasi terhadap hakim di Indonesia mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman dalam Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, juga memasukkan materi HAM berperspektif gender pada seluruh kurikulum program pembinaan calon hakim dan hakim.
Mengenai protes tersebut, Binsar mengatakan beda pendapat sah-sah saja karena dijamin oleh UUD 1945.
"Bahkan kalau ada pendapat saya tidak sesuai menurut saudara sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers, silakan berikan hak jawab. Mari kita berelaborasi secara profesional, tak usah menyerang pribadi dan institusi saya, nanti persoalannya menjadi kasus hukum," kata dia.
"Kalau saya juga mencari-cari pendapat saudara ada yang tidak sesuai dengan pendapat pribadi atau orang lain, lalu saya minta saudara mencabut berita tersebut dari peredaran, logiskah?" sambung dia.
"Usulan saudara itu sulit dikabulkan oleh instansi terkait, karena apa hak saudara? Saudarakah yang tersinggung atau korban perempuan. Korban perempuan mana? Saya tidak pernah menyebut nama perorangan. Adakah legal standing saudara membawa korban-korban tanpa jelas siapa yang saya maksudkan?"
Binsar menyesalkan pernyataan MaPPI FHUI.
"Memangnya MaPPI sudah mengkaji secara komprehensif isi buku tersebut. Mestinya bersyukur dong ada gagasan tersebut, sehingga kita bisa menemukan solusinya. Jika ada yang pro dan kontra dengan pendapat isi buku tersebut justru menjadi menarik untuk didiskusikan," kata Binsar.
"Jangan serang pribadi penulis, tetapi beri tanggapan positif atas isi buku tersebut, sehingga menjadi sempurna, sehingga diskusi kita dalam buku tersebut menjadi lengkap."
Update 13/9/2017 - 19.51 WIB (A038) tambahan pernyataan dari Binsar Gultom
Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
