Rabu, 27 September 2017

Menkeu: WTP bukan berarti tidak ada korupsi

| 4.989 Views
Menkeu: WTP bukan berarti tidak ada korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta, 14/9 (Antara) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tindakan korupsi masih mungkin terjadi dan dilakukan oleh oknum pejabat atau pegawai, meski laporan keuangan telah tercatat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsi bisa terjadi dengan modus macam-macam," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berarti pelaksanaan anggaran dari sisi kepatuhan dan pencatatan telah berjalan dengan baik.

Untuk itu, akan sangat memalukan, apabila laporan keuangan tercatat WTP, namun masih terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat atau pegawai dari Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah.

"Yang paling memalukan dan kelihatan, kalau sampai OTT. Jangan sampai terjadi WTP tapi OTT. Ironis kalau WTP tapi OTT," katanya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta para pimpinan Kementerian Lembaga maupun kepala daerah untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap kinerja anggaran agar perilaku korupsi tidak terjadi di masa depan.

Berbagai modus korupsi tersebut antara lain konflik kepentingan yang menitipkan "pesan" ketika pekerjaan sedang berjalan dan model penyetoran anggaran di tempat lain.

"Kita harus waspada karena ada korupsi yang sifatnya seperti konflik kepentingan sampai ada yang betul-betul merampok uang negara," ujarnya.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani mengharapkan semua pihak mempunyai komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, efisien, bersih, dan menghindarkan terjadinya korupsi.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo mempunyai tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera".

Penyelenggaraan Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, untuk membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

Kemudian, meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terakhir, memberikan apresiasi kepada Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan 2016. 

Editor: Gilang Galiartha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga