Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari kekeringan dan kemungkian terjadinya ancaman rawan pangan akibat kerusakan tanaman pertanian, kata Lebu Raya kepada wartawan di Kupang, Kamis terkait kekeringan di NTT.
"Saya sudah minta Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk turun dan mengecek langsung ke lapangan, untuk mengetahui seberapa luas area pertanian yang terkena dampak dan langkah yang perlu diambil," katanya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mencatat, hingga saat ini sudah 12 kabupaten di wilayah itu yang terkena dampak kekeringan dari sembilan kabupaten yang sebelumnya mengalami kekeringan.
Kabupaten-kabupaten di NTT yang masuk daftar darurat kekeringan itu adalah, Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (SBD) dan Sikka.
Gubernur mengatakan, pemerintah pasti siap menangani ancaman kekeringan yang dilaporkan melanda sebagian besar wilayah di NTT saat ini.
"Untuk penanganan dampak kekeringan biasanya sudah ada pos anggaran yang dialokasikan dalam APBD sehingga bisa diambil sewaktu-waktu jika dalam kondisi darurat," katanya.
Gubernur menambahkan, masalah kekeringan memang sudah sering terjadi di wilayah NTT, bahkan terjadi hampir setiap tahun.
Karena itu, pemerintah sudah mempunyai strategi antisipasi dengan menyiapkan anggaran tidak tersangka yang sesewaktu digelontorkan guna mengatasi ancaman rawan pangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, Yohanis Tay Ruba secara terpisah mengatakan, telah menurunkan tim untuk memantau kondisi kekeringan yang melanda sejumlah daerah saat ini.
"Sampai saat ini kami belum menerima laporan, sehingga kami sudah terjunkan tim untuk memantau langsung di lapangan," katanya.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
