Rabu, 27 September 2017

Bilakah Jokowi `blusukan` ke Rohingya?

| 7.673 Views
Bilakah Jokowi `blusukan` ke  Rohingya?
Presiden Joko Widodo (ANTARA /Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) - Salah satu konsep Islam mengenai persaudaraan sesama Muslim adalah hadis yang artinya, "Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam."

Penderitaan Muslim Rohingya di Myanmar telah merambat hingga ke seluruh Muslim di dunia, termasuk di Indonesia.

Dari tanah air, aksi simpatik dan doa bagi Muslim Rohingya digelar oleh Umat Islam di sejumlah daerah. Selain itu, bantuan logistik bagi keperluan para pengungsi dan warga Rohingya yang masih bertahan di kampung-kampung mereka terus mengalir dari masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Di tingkat pemerintah, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah mengusulkan kepada Myanmar formula 4+1 sebagai solusi untuk mengatasi masalah keamanan dan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine.

Usulan tersebut disampaikan Menlu saat melakukan pertemuan dengan Penasihat Negara Myanmar Daw Aung San Suu Kyi pada 4 September 2017.

Empat elemen pertama dalam formula itu, terdiri atas upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Negara Bagian Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, satu elemen lainnya adalah upaya menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.

Sejauh ini diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah menghasilkan kesepakatan di mana Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine.


Tindakan nyata

Bantuan kemanusiaan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia dipastikan akan terus dikirimkan bagi Muslim Rohingya, demikian pula penyelesaian melalui jalur diplomasi akan terus diupayakan.

Namun, sebanyak-banyaknya bantuan yang dikirimkan dan sekuat-kuatnya diplomasi di tingkat pemerintah beberapa negara, kenyataannya, sedikitnya 1.000 orang telah terbunuh, termasuk orang tua, wanita, dan anak-anak Muslim Rohingya, sementara 370.000 warga telah mengungsi ke Bangladesh.

Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat karena Pemerintah Myanmar belum berhenti menganiaya warga Rohingya. Padahal jumlah Muslim Rohingya di Myanmar hanya sekitar 1,1 - 1,3 juta jiwa dari total populasi 52,8 juta jiwa yang sekitar 88-89 persen merupakan penganut agama Budha.

Penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang diharapkan membela kaum minoritas ternyata mendiamkan krisis etnis di Rakhine, bahkan dalam wawancara dengan BBC pada 6 April 2017 dia menyangkal terjadi pembersihan etnik dan menyebut konflik di Rakhine disebabkan

Muslim membunuh Muslim karena mengira mereka berkolaborasi dengan pihak berwenang.

Genosida atas Muslim minoritas tidak hanya terjadi di Myanmar. Sebelumnya, sepanjang 1992 hingga 1995, sekitar 100.000 Muslim Bosnia dibantai oleh tentara Serbia sehingga peristiwa itu dianggap sebagai genosida terburuk sejak pembantaian enam juta Yahudi oleh Nazi selama Perang Dunia II (1939-1945).

Saat perang Bosnia-Herzegovina pecah, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto yang sangat terusik oleh tindakan biadab atas Umat Muslim di kawasan Balkan tersebut hingga memutuskan untuk mengunjungi Bosnia guna menengahi konflik etnik itu.

Mencapai Bosnia saat itu bukan perkara mudah, bahkan bila hal itu dilakukan oleh seorang presiden sekalipun. Dua hari sebelum rombongan Indonesia berangkat ke Bosnia, pesawat milik PBB yang melintas di wilayah negara itu ditembak jatuh pada 11 Maret 1995.

Presiden Soeharto dan pejabat pemerintah yang mendampinginya, Mensesneg Moerdiono, dan Menlu Ali Alatas harus menandatangani dokumen yang menegaskan PBB tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penerbangan itu.

Pada 13 Maret 1995, Soeharto tiba di Bandara Sarajevo dan disambut oleh Diplomat Jepang yang juga Kepala Misi Perdamaian PBB, Yasushi Akashi.

Kunjungan dan pembicaraan antara Presiden Indonesia Soeharto dan Presiden Bosnia Alija Izetbegovic di gedung kepresidenan ibukota itu tentu tidak serta merta menghentikan genosida di kawasan Balkan.

Namun, kehadiran Soeharto menunjukkan dukungan kuat dan nyata dari sebuah negara Muslim terbesar di dunia dalam menghentikan pembantaian Muslim Bosnia.

Kunjungan seorang tokoh di negeri yang sedang pecah konflik menguatkan sinyal perdamaian dan menegaskan rasa empati atas kondisi memprihatinkan yang terjadi, terutama bagi para korban, seperti saat Putri Diana mengampanyekan pembersihan ranjau di Angola pada Januari 1997.

Diana tidak ikut menjinakkan ranjau-ranjau yang merupakan warisan perang kemerdekaan Angola dari pendudukan Portugal dan perang saudara puluhan tahun di negara Afrika tersebut. Namun, foto Diana dengan pakaian pelindung yang berjalan di tengah ladang ranjau Huambo pada 15 Januari 2017 mengalihkan perhatian dunia pada masalah di Angola, sekaligus memberi semangat bagi Organisasi Pendukung Kehidupan di Daerah Berbahaya (HALO) Trust yang melakukan pembersihan ranjau di Angola yang memiliki 10 juta ladang ranjau dari 37 juta ladang ranjau di seluruh wilayah Afrika.


Mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan langkah Pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini dalam menyikapi krisis kemanusiaan di wilayah Rohingya masih normatif, seperti seruan dan kecaman terhadap perlakukan dari aparat militer di Myanmar.

"Namun perlu tindakan nyata sebagai negara yang besar dan berdaulat, seperti membuka diri untuk memberikan perlindungan terhadap warga Rohingya dengan memberikan tempat pengungsian di salah satu lokasi atau pulau," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Sosok Joko Widodo (Jokowi) telah dikenal sebagai pemimpin tertinggi dari negara Muslim terbesar di dunia.

Pidatonya yang menegaskan bahwa umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik dan radikalisme dan terorisme di hadapan para pimpinan negara-negara Arab dan Islam serta Presiden AS Donald Trump pada Konferensi "Arab Islamic American Summit" di Riyadh pada 21 Mei mengokohkan perannya sebagai pemimpin Muslim dunia.

Jokowi juga jelas mengatakan bahwa jutaan umat Muslim harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan jutaan generasi muda kehilangan harapan masa depannya.

Wajah Jokowi pada sampul majalah TIME edisi Oktober 2014 bertajuk "A New Hope, Indonesian President Joko Widodo is a force for democracy", menunjukkan betapa Indonesia dipandang sebagai negara besar dalam berdemokrasi.

Nama besar Presiden Republik Indonesia tersebut menunjukkan besarnya pengaruh negara kepulauan terbesar dunia tersebut di kancah dunia dalam menghadapi persoalan global.

Bila kepala negara Indonesia tersebut mengambil langkah seperti apa yang dilakukan pendahulunya (Soeharto) untuk kasus Rohingya, Jokowi yang pernah disebut-sebut sebagai Satrio Piningit saat menjelang pemilihan presiden pada 2014, mungkin akan muncul sebagai kesatria sejati bila berkehendak blusukan ke Rakhine.

Jokowi punya seluruh kekuatan yang diperlukan untuk menjadi "harapan baru dan kekuatan demokrasi" di kawasan Asia Tenggara. Apalagi posisi tawar Indonesia dalam ASEAN sangat kuat, baik dalam segi politik, ekonomi dan budaya.

Kehadiran seorang presiden Muslim dari negara Muslim terbesar di dunia di tengah wilayah konflik Rakhine bisa menjadi efek jera bagi pemerintah Myanmar karena kunjungan tersebut pasti mendapat sorotan internasional yang luas dan masif, serta akan mendulang lebih banyak dukungan bagi Indonesia dalam membela Muslim Rohingya yang tertindas.

Hanya dengan adanya sosok Jokowi di Rakhine kecaman atas pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan aksi kekerasan atas Muslim Rohingya dan seruan melaksanakan solusi 4+1 akan bergaung lebih keras lagi.

Di lain pihak, selain mengkritik keras kekerasan atas Rohingya dengan mengatakan bahwa mereka disiksa dan dibunuh hanya karena ingin menjaga budaya dan kepercayaan mereka, Paus Fransiskus berencana mengunjungi Myanmar dan Bangladesh pada akhir November dan awal Desember, dua negara terjebak dalam kemelut mengenai suku kecil Muslim Rohingya.

Vatikan, yang memastikan laporan Reuters, mengatakan pada Senin bahwa Paus akan mengunjungi Myanmar pada 27-30 November, tepatnya ke Yangon dan ibu kota, Naypyitaw. Ia akan mengunjungi ibu kota Bangladesh, Dhaka, sejak 30 November hingga 2 Desember.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga