"Urusan sosial bukan urusan ecek-ecek anggaran untuk membangun kesejahteraan sosial sudah ada, yang paling penting adalah kemitraan," katanya di Banjarmasin, Senin malam.
Hal itu disampaikan Mensos Khofifah pada Munas Ke-8 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dan Konferensi Nasional IX Kesejahteraan Sosial.
Ia mengatakan kemitraan harus dibangun dengan persepsi yang sama dengan kepala daerah, bahwa urusan sosial itu adalah urusan bersama dan mandat dari Pembukaan UUD dan sejumlah aturan lainnya.
"Saya khawatir seluruh komitmen yang dibangun di pusat tidak suport di bawah jika tidak dibangun persepsi yang sama. Kami tidak cukup punya energi untuk menangani semua masalah sosial," kata Khofifah.
Dia menjelaskan pemerintah serius dalam melakukan upaya untuk memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan mulai dari membuat program-program serta alokasi anggaran yang cukup besar.
Di Kementerian Sosial, program prioritas untuk penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan yang berupa bantuan sosial bersyarat yang mulai disalurkan secara non-tunai.
Bansos non-tunai PKH dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah memiliki fitur tabungan dan dompet elektronik (e-wallet).
Mensos Khofifah menyebutkan dari 72 negara yang menjalankan program bansos tersebut, Indonesia adalah negara pertama yang memiliki fitur tabungan dalam satu kartu.
(T.D016/M029)
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
