Minggu, 22 Oktober 2017

Menolong tanpa harus bertanya siapa yang ditolong

| 9.166 Views
Menolong tanpa harus bertanya siapa yang ditolong
Foto combo mengenai perubahan di salah satu kamp pengungsi di Rakhine setelah dibangun oleh lembaga kemanusiaan PKPU Human Initiative pimpinan Agung Notowiguno (PKPU)
Kami berangkat dari idealisme dan pilihan hidup mengenai sejauh mana kami bisa bermanfaat untuk orang banyak
Jakarta (ANTARA News) - Banyak pemerintah dan non pemerintah asing yang ditolak atau ditanggapi dingin oleh pemerintah Myanmar, termasuk PBB, tetapi Indonesia adalah kekecualian karena selalu disambut dengan tangan terbuka oleh Myanmar.

Mengapa bisa begitu? Ada banyak kalangan yang bisa menjelaskannya, khususnya yang terlibat langsung dalam hubungan Indonesia-Myanmar. Salah satu yang bisa menjawabnya adalah Agung Notowiguno, Presiden Direktur Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Human Initiative.

Dalam perbincangan dengan ANTARA News, Senin 18 September 2017, Agung berkata, "Indonesia lebih diterima oleh Myanmar, bukan hanya karena kita dianggap big brother, tetapi juga karena Indonesia selalu menawarkan pendekatan inklusif yang berbeda dari misalnya Malaysia yang harus melewati lebih banyak pertimbangan dari pemerintah Myanmar."

Kata sentral yang keluar dari mulut Agung adalah "inklusif". Dan rasanya tak ada kata paling tepat selain kata ini yang bisa menjelaskan dengan meyakinkan mengapa sebuah negara berpenduduk mayoritas Buddha dengan tangan terbuka bersedia menerima dengan hangat uluran tangan negara berpenduduk mayoritas pemeluk Islam.

Adalah kiprah PKPU Human Initiative di Myanmar, tepatnya Rakhine, yang menegaskan "kesaktian" kata yang satu itu, padahal semua orang tahu betapa panas atmosfer politik Rakhine belakangan ini. PKPU bahkan bisa menjadi salah satu medium dalam memotret keistimewaan Indonesia pada tata pergaulan internasional lewat kiprah kemanusiaannya di Rakhine.

Di sana, sejak 2012, PKPU yang bermitra dengan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, aktif memanusiakan manusia tanpa melihat asal usulnya, kendati yang terbanyak menerima bantuan adalah Rohingya Muslim karena memang komunitas ini yang memiliki jumlah korban paling besar akibat kekerasan di Rakhine.

PKPU, pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain mengelola enam sekolah di Mrauk-U, Maungdaw dan Sittwe, yang dua di antara sekolah-sekolah itu dikelola eksklusif PKPU dengan para operatornya dari warga dan pemerintahan daerah Rakhine.

"Prinsip kami adalah memberdayakan sumber daya lokal, sedangkan misi kemanusiaan kami di Rakhine dan di tempat mana pun dibangun lewat kerangka hubungan people to people yang setelah beberapa lama dilanjutkan ke tingkat pemerintah demi program-program kemanusiaan jangka panjang kami di tempat itu," kata Agung.

Idealisme dan modal sosial

Berawal dari kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan pada 1997-1998, sekelompok pemuda menggelar aksi sosial demi menumbuhkan asa positif kepada negerinya, sampai kemudian mereka mendirikan Yayasan PKPU pada 10 Desember 1999.

"Kami berangkat dari idealisme dan pilihan hidup mengenai sejauh mana kami bisa bermanfaat untuk orang banyak," kata Agung yang bertitel master manajemen dari Universitas Brawijaya itu.

"Ini juga bentuk tanggung jawab kami dalam mengedukasi masyarakat, mengingat Indonesia memiliki modal sosial besar berupa kepedulian sosial yang tinggi dari masyarakatnya yang penolong untuk siapa pun, tanpa melihat asal usul siapa yang mereka tolong. Kami ingin energi ini diarahkan untuk menciptakan dampak baik kepada masyarakat," sambung suami untuk seorang istri berprofesi PNS dan ayah untuk empat anak ini.

Dua tahun setelah didirikan, PKPU menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional. Pada 22 Juli 2008, PBB mendaftarkan mereka sebagai NGO berstatus "Special Consultative Group with the Economic Social Council".  Setelah pemerintah resmi memasukkan mereka sebagai Organisasi Sosial Nasional pada 29 Januari 2010, Uni Eropa meregistrasi mereka dalam EuropeAid pada 8 Oktober 2010. Tujuh tahun setelah itu mereka mengubah nama menjadi PKPU Human Initiative.

Mulanya delapan staf pada 1996, PKPU kini memiliki 300 staf di seluruh Indonesia dengan jangkauan misi ke seluruh provinsi di Indonesia, selain jauh melintasi batas negara dari Somalia di Afrika sampai Turki di Eropa, dari Rakhine dan Tepi Barat serta Jalur Gaza di Asia-Timur Tengah, sampai Haiti di benua Amerika.

Di Indonesia, PKPU fokus memberdayakan masyarakat yang sampai detik ini telah mempunyai 32 daerah binaan di seluruh Indonesia.

Agung tidak menolak lembaga kemanusiaannya bernuansa Islam yang kental, apalagi hampir seluruh stafnya Muslim. Tetapi predikat itu tidak menghalangi PKPU menunaikan misi kemanusiaan tanpa pandang bulu, khususnya di tanah-tanah asing bermayoritas non Muslim. Alih-alih mereka malah diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk dan otoritas setempat, termasuk Myanmar.

Itu bukan saja karena PKPU inklusif, tapi juga berangkat dari pemahaman bahwa "mengaplikasikan nilai-nilai sosial Islam yang jauh lebih besar dari sekadar berbicara itu sangat penting dan sangat berfaedah bagi siapa pun, apalagi Islam itu universal."

"Kalau hidayah sih urusan Allah, kami serahkan kepada Allah. Kami hanya berusaha mengaplikasikan nilai-nilai sosial Islam dalam kehidupan nyata," kata Agung.

Follow the rules

PKPU tak mengacuhkan warga Buddha dan Hindu yang disebutnya sama-sama tidak berdaya dan korban dari konflik di Myanmar. Oleh karena itu, misi kemanusiaan PKPU juga menjangkau dua komunitas itu. Dan inilah kemudian yang membuat PKPU, dan umumnya misi kemanusiaan Indonesia lainnya, diterima oleh Myanmar.

"Misi kemanusiaan sudah semestinya tidak membeda-bedakan siapa yang akan dibantunya," kata Agung. "Bahkan untuk kami, jangankan di luar negeri, di Indonesia saja, kami tak pernah membeda-bedakan asal usul penerima bantuan kami."

Pada awalnya menyedikan bantuan logistik dan pangan, PKPU lalu membuat selter-selter representatif untuk pengungsi di Rakhine, selain fasilitas-fasilitas lain seperti sekolah.

"Perlu dipahami bahwa yang menderita akibat konflik di Myanmar tidak hanya Rohingya, namun juga warga Buddha dan Hindu," terang Agung. "Oleh karena itu kami mengadopsi prinsip imparsial karena misi kemanusiaan itu universal, tidak bisa dibatasi sekat-sekat identitas."

Pada 2012, PKPU menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintahan daerah Rakhine. Dengan cara seperti ini PKPU berharap ada intervensi kebijakan dari pemerintah Myanmar sehingga misi kemanusiaannya efektif.

"Prinsip kami adalah follow the rules (mengikuti aturan yang berlaku). Kami juga mengadopsi pendekatan kultural," kata Agung, lalu mengisahkan bagaimana PKPU meyakinkan otoritas Myanmar dengan berbekalkan miniatur Candi Borobudur bahwa kehadiran PKPU di Rakhine adalah untuk semua orang Myanmar, untuk misi kemanusiaan.

PKPU juga sadar bahwa mereka mesti beriringan dengan pemerintah. "Salah satu rahasia lain misi kemanusiaan kami adalah 'selalu terkomunikasikan kepada pemerintah kita' karena kami juga butuh endorsement demi kerja kami di lapangan," kata Agung.

Tak cuma itu, PKPU juga aktif bekerja sama dengan LSM-LSM bantuan berbasis keagamaan semisal Chatolic Relief di Yogyakarta untuk pengembangan kapasitas dalam rangka tanggap darurat.

23 kali misi sudah diluncurkan PKPU di Rakhine, sedangkan bantuan yang tersalur sudah menembus angka 2 juta dolar AS.

Mengutip laman resminya, sudah 6 juta orang merasakan bantuan kemanusiaan PKPU lewat 3.000 program kemanusiaan yang didanai dari donasi 169.000 mitra dan donatur.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga