Imam mengatakan itu dalam diskusi bertajuk "Semangat Menuju Asian Games 2018" di Kompleks Kemenpora, Jakarta, Selasa, terkait masalah anggaran untuk SEA Games Malaysia 2017 di mana terlambatnya akomodasi atlet, pengadaan peralatan serta gaji atlet dan pelatih Pelatnas.
"Soal pendanaan, ke depan harus ada fleksibilitas pengelolaan anggaran, pasalnya selagi bertumpu kepada APBN, maka tentu harus betul-betuk menyesuaikan administrasi keuangan mulai dari menteri hingga ke cabor, harus fleksibel dan terbuka," ujar Imam.
Untuk jangka panjang, Imam berharap masing-masing cabang olahraga memiliki "bapak asuh" sehingga dana yang terbatas dari pemerintah betul-betul digunakan untuk konsolidasi pembibitan dan pemasalan serta pengiriman atlet ke luar negeri.
"Sehingga soal-soal teknis kebutuhan sehari-hari di luar negeri, kami berharap bisa didapatkan dari luar APBN, pasalnya karena bersumber dari APBN, maka tentu per kwitansi harus dipertanggungjawabkan di hadapan pemeriksa," ujarnya.
"Optimisme angka-angka target harus lebih realistis sehingga pemerintah memiliki referensi yang kokoh," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Selain itu, Imam juga menilai harus ada pengurangan birokrasi olahraga yang begitu panjang, dari menteri sampai cabang olahraga, serta efektivitas dan efisiensi persoalan, maupun cara kerja Satlak Prima berkomunikasi dengan cabang olahraga sebagai penghubung Kementerian dan cabang olahraga.
"Birokrasi harus lebih fleksibel dan terbuka, karena pimpinan cabor juga harus kita berikan porsi yang lebih besar karena mereka yang mengetahui seluk beluk olahraganya sendiri," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
