Wilayah Kurdi Irak berencana untuk menggelar referendum yang tidak mengikat mengenai kenegaraan pada 25 September meski mendapat penentangan dari Baghdad dan negara tetangga Iran, Turki serta Amerika Serikat (AS).
Pada Senin, mahkamah agung Irak memerintahkan penangguhan referendum saat tekanan hukum dan politik kian meningkat terhadap warga Kurdi untuk membatalkan pemungutan suara.
Israel menjadi negara pertama dan satu-satunya yang secara terbuka menyuarakan dukungan bagi "upaya sah warga Kurdi untuk membentuk negaranya sendiri," ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu, tanpa merinci tempat dan prosesnya, seperti diwartakan AFP.
Pernyataan Netanyahu muncul setelah pernyataan yang dibuat sebelumnya pada bulan ini oleh mantan jenderal Yair Golan, yang menyebutkan bahwa dia menyukai "gagasan Kurdi yang independen".
"Pada dasarnya, dengan melihat Iran di bagian timur, melihat ketidakstabilan (di) kawasan itu, entitas Kurdi yang solid, stabil dan kohesif - itu bukan ide buruk," ujar Golan di Washington Institute for Near East Policy.
Dia juga mencatatkan "kerja sama baik Israel dengan Kurdi sejak awal 1960".
(Baca juga: Parlemen Irak gelar pemungutan suara untuk menentang referendum Kurdistan
Penerjemah: Ida Nurcahyani
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
