Pada Minggu, partai Islamis yang mengendalikan Gaza itu mengumumkan kesediaannya memenuhi serangkaian tuntutan dari partai pesaing Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan mendukung rencana pemilihan umum baru.
Pemimpin di antara konsesi yang diperantarai Mesir membubarkan komite administratif yang dipandang sebagai pemerintah tandingan bagi pemerintah pimpinan Abbas di Tepi Barat.
"Komite administratif di Jalur Gaza tidak lagi berfungsi," kata Haniyeh dalam konferensi pers di perbatasan Rafah dengan Mesir.
"Kami sekarang siap menyambut pemerintah konsensus nasional di Jalur gaza."
Ia menambahkan partainya siap kembali ke Mesir untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Fatah mengenai langkah selanjutnya.
"Kami siap kembali ke Kairo dalam beberapa hari untuk melanjutkan dialog," katanya, menekankan bahwa dia "berkomitmen pada kesuksesan" rekonsiliasi.
Pada Senin, Haniyeh berbicara dengan Abbas untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, dan para pejabat Fatah mengatakan mereka berharap perdana menteri Rami Hamdallah mengunjungi Gaza dalam beberapa hari.
Hamas memaksa Fatah keluar dari Gaza dalam perang pada 2007, dan beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya gagal.
Jajak pendapat Selasa menunjukkan dua per tiga warga Palestina menginginkan Abbas lengser, dan hanya seperempat yang mendukung pemimpin 82 tahun itu.
Pemilihan presiden belum diselenggarakan sejak 2005, sementara pemilihan anggota parlemen terakhir terjadi tahun 2006.
Hasil jajak pendapat Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 67 persen warga Palestina ingin Abbas turun, naik dari 62 persen tiga bulan lalu.
Di Tepi Barat, tempat basis Abbas, 60 persen warganya juga menginginkan dia lengser sementara di Gaza 80 persen yang ingin dia mundur, demikian menurut siaran kantor berita AFP.(mr)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
