Minggu, 22 Oktober 2017

Indonesia-Australia tingkatkan kerja sama ketenagakerjaan

| 3.529 Views
Indonesia-Australia tingkatkan kerja sama ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan kerja sama bidang ketenagakerjaan melalui perundingan kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

"Di bidang ketenagakerjaan ada dua hal yang dibahas antara Indonesia dan Australia yaitu soal pendidikan dan pelatihan vokasi serta pertukaran pekerja profesional," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.

Menaker menerima Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Steven Ciobo dan membahas perundingan kerja sama ekonomi IA-CEPA bidang ketenagakerjaan tersebut pada Rabu (20/9).

"Jadi menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang sudah sepakat bahwa pada akhir tahun ini kedua negara harus sudah menyelesaikan perundingan kerja sama ekonomi," kata Hanif.

Berkaitan dengan kerja sama di bidang pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) sudah bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Australia.

"Sebenarnya tanpa perundingan IA-CEPA pun, BLK di Indonesia sudah bekerja sama dengan BLK di Australia. Tapi ke depannnya kita harus tingkatkan kerja sama pelatihan vokasi di BLK-BLK," ungkap Hanif.

Ditambah lagi, kata Hanif, saat ini pihak asing sudah memungkinkan untuk turut serta berinvestasi dalam pelatihan kerja dan membangun BLK sehingga diperbolehkan untuk mengelola pengoperasikan BLK di Indonesia.

Sementara itu, mengenai pertukaran pekerja profesional , Hanif menjelaskan ada beberapa bidang yang tenaga terampil asal Indonesia telah diminta oleh Australia untuk dipertukarkan.

"Salah satu yang diminati adalah adalah tenaga bidang teknologi informasi," ujar Hanif.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Hanif mengatakan pihaknya masih perlu berdiskusi dengan asosiasi profesi terlebih dahulu.

"Kita harus berdiskusi dengan asosiasi profesi terlebih dahulu, jangan-jangan di Indonesia sendiri malah sedang dibutuhkan tenaga bidang teknologi informasi yang lebih banyak," kata Hanif.

Untuk pertukaran tenaga kerja profesional, Menaker menyatakan memberlakukan persyaratan yang sama bagi tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia.

"Tidak ada pengecualian, bukan karena ada kerja sama IA-CEPA berarti tenaga kerja dari Australia mendapat perlakuan khusus. Semua tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia harus melewati prosedur yang sama dan mematuhi aturan ketenagakerjaan RI," jelas Hanif.

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga