"CTI jangan menjadi beban Indonesia tetapi bagaimana Indonesia dapat mengambil manfaat bagi kepentingan pengelolaan terumbu karang di Indonesia agar lebih baik," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch-Indonesia, Abdi Suhufan, Selasa.
Sebagaimana diketahui, CTI yang terbetuk sejak 2009 terdiri atas enam negara (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste), serta memiliki kantor Sekretariat Jenderal di Manado, Sulawesi Utara.
Menurut Abdi, inisiatif awal pembentukan CTI dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pengelolaann terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang meliputi kawasan enam negara tersebut.
Namun dalam perkembangannya, ujar dia, tampak belum adanya optimalisasi dan keselarasan dengan isu-isu domestik di dalam negeri Republik Indonesia.
"Program CTI terlalu melangit dan tidak inklusif di dalam negeri sehingga sampai saat ini tidak bisa menjawab isu-isu pengelolaan terumbu karang seperti penangkapan ikan merusak dan kemiskinan di kawasan konservasi," katanya.
Untuk itu, ia juga mengemukakan bahwa CTI semestinya juga memberikan dukungan sekaligus tekanan kepada negara-negara anggota untuk memerangi praktik dan aktivitas penangkapan ikan yang merusak.
Hal tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan meningkatkan pengawasan peredaran dan perdagangan pupuk lintas negara yang selama ini menjadi bahan baku pembuatan bom ikan.
Berdasarkan data LIPI, hasil pengukuran terkini melalui pemetaan satelit, luas terumbu karang Indonesia mencapai 25.000 kilometer persegi atau sekitar 10 persen dari terumbu karang dunia.
Sementara dari total 1.064 stasiun pengamatan pada 108 lokasi di Indonesia, didapat status terumbu karang yaitu 68 titik (6,39 persen) sangat baik, 249 titik (23,4 persen) baik, 373 totol (35 persen cukup), dan 374 titik (35,15 persen) jelek.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
