Pernyataan tersebut ditegaskan Rafael Ramirez pada 28 September 2017 bertempat di markas besar PBB di New York untuk memberikan klarifikasi pada media, seperti disampaikan dalam keterangan pers Perutusan Tetap RI untuk PBB yang diterima di Jakarta, Jumat.
"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapa pun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," kata Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, sebagai ketua Komite Kolonisasi PBB di markas besar PBB di New York.
Menjawab pertanyaan wartawan apakah Ramirez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ia menegaskan bahwa selaku Ketua Komite Dekolonisasi PBB, ia tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C-24.
Selain itu, Duta Besar Rafael Ramirez menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Pernyataan tersebut disampaikan Ramirez setelah pada 27 September 2017 koran Guardian dalam artikelnya menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Lebih lanjut Ramirez menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua negara anggota.
Ketua Komite Dekolonisasi PBB itu menjelaskan bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 "Non-Self-Governing Territories", dan dia menegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam daftar 17 wilayah tersebut.
"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ujar Ramirez.
Untuk itu, dia menekankan bahwa Venezuela tidak akan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Pernyataan dari Ketua Komite Dekolonisasi PBB kembali menunjukkan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda telah menyebarkan berita palsu dan kebohongan kepada publik. Kebohongan dan penyebaran berita palsu seperti itu sudah sangat sering dilakukan oleh kelompok separatis, khususnya apabila ada pertemuan besar PBB dan pada pertemuan yang dihadiri pejabat tinggi PBB.
"Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah dikonfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," kata Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
