"Anak-anak agar didampingi, itu terbaik bagi mereka jika harus nonton," kata Yohana di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Raja Ampat, Jumat.
Menurut dia, kehadiran orang tua dan guru akan penting bagi anak saat menyaksikan tontonan-tontonan tertentu, termasuk film G30S/PKI. Orang dewasa sudah seharusnya memberikan penjelasan mengenai hal-hal penting mengenai film tersebut, termasuk hal yang boleh dan tidak ditiru dari suatu tontonan.
Dengan begitu, anak-anak tidak mudah melakukan tindakan kekerasan atau tindakan yang tidak layak ditiru. Terlebih film yang diproduksi di Orde Baru itu dalam beberapa adegan menunjukkan kekerasan.
Kendati terjadi kontroversi soal kelayakan film itu untuk anak, Yohana berpendapat orang tua dan guru akan tahu soal kelayakan film itu untuk anak.
"Tergantung orang tua dan guru melihat itu baik atau tidak. Menunjang mata pelajaran, bisa diizinkan yang penting ada pendampingan," kata dia.
Polemik film G30S/PKI memang mengundang banyak reaksi. Misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy yang melarang siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menonton film G30S/PKI dengan alasan film itu dinilai bukan konsumsi untuk anak-anak.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi kurang sepakat dengan Mendikbud.
"Kebijakan tersebut saya nilai berlebihan, karena film tersebut menurut izin tayang dari Lembaga Sensor Film masuk dalam klasifikasi usia 13 tahun ke atas atau usia remaja. Kalau untuk anak siswa SD mungkin bisa masuk kategori yang dilarang, tetapi kalau untuk anak siswa SMP saya kira tidak," kata dia.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
