Senin, 23 Oktober 2017

Polisi selidiki laporan Advokat Nasionalis atas Eggi Sudjana

| 3.129 Views
Polisi selidiki laporan Advokat Nasionalis atas Eggi Sudjana
Eggi Sudjana (ANTARA FOTO/Adinda Riza P)
Kita akan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait laporan itu apalah benar atau tidak
Jakarta (ANTARA News) - Polda Metro Jaya menyelidiki laporan pengurus Aliansi Advokat Nasionalis terhadap pengacara Eggi Sudjana terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama.

"Iya kita terima laporannya," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Jumat.

Argo mengatakan Polda Metro Jaya menerima dua laporan terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial.

Salah satu ujaran kebencian tersebut yang dituduhkan kepada advokat Eggi Sudjana saat ini masih dalam  penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya.

Argo menuturkan, petugas kepolisian akan memanggil beberapa saksi untuk diklarifikasi terkait rekaman video Eggi yang viral tersebut.

"Kita akan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait laporan itu apalah benar atau tidak," ujar Argo.

Sebelumnya, pengurus Aliansi Advokat Nasionalis Johanes L Tobing melaporkan Eggi Sudjana terkait dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama ke Polda Metro Jaya pada Kamis (5/10).

Johanes menuduh Eggi menyebarkan ujaran kebencian lantaran menyebut agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila.

Johanes melaporkan Eggi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4822/X/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 5 Oktober 2017.

Eggi dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama.

Johanes menganggap pernyataan Eggi perihal agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila berpotensi menimbulkan perpecahan antarumat beragama dan mengganggu NKRI.

Meskipun pernyataan Eggi seusai menjadi saksi sidang uji materi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang soal organisasi masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK), namun Johanes menuturkan rekaman video tersebar kepada publik.

Lebih lanjut, Johanes menegaskan Eggi tidak berwenang untuk menanggapi suatu keyakinan agama dengan perppu tentang ormas yang berdampak menyinggung umat salah satu agama di Indonesia.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Komentar Pembaca
Baca Juga